alexametrics

Pemanfaatan NIK Diharapkan Cegah Korupsi pada Bantuan Sosial

22 Agustus 2019, 18:09:22 WIB

JawaPos.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyampaikan pemanfaatan nomor induk kependudukan (NIK) untuk perbaikan base data pemberi bantuan sosial (Bansos). Menurutnya, NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

“Jumlah penduduk Indonesia per Juni 2019 adalah 266.534.836 orang, dengan wajib KTP sebanyak 193.365.749 jiwa. Sementara itu dilaporkan bahwa hingga saat ini proses perekaman e-KTP adalah 98,78 persen,” kata Tjahjo di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (22/8).

Menurut Tjahjo, sebanyak 191.000.595 jiwa atau 98,78 persen telah melakukan perekaman e-KTP. Sehingga, hanya 2.365.154 jiwa atau 1,22 persennya belum melakukan perekaman e-KTP

“Untuk 1,22 persennya karena faktor geografis, tapi kami terus upayakan untuk jemput bola dan meminta partisipasi aktif masyarakat,” ungkapnya.

Selain optimalisasi pemanfaatan NIK untuk bantuan sosial, kata Tjahjo, penerapan konsep single identity number juga dapat digunakan untuk BPJS kesehatan, keperluan beasiswa, nomor paspor, NISN/NPM, plat kendaraan dan nomor SIM.

Hal ini sesuai dengan undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 58 ayat (4) bahwa data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan, seperti bansos, perencanaan pendidikan dan kesehatan, serta alokasi anggaran.

“Pemanfaatan data kependudukan ini sudah dilakukan MoU dengan 45 Kementerian/Lembaga dan 1.227 lembaga pengguna yang telah menandatangani perjanjian kerjasama (PKS),” jelas Tjahjo.

Sementara itu, Menteri Sosial Agus Gumiwang menyampaikan, dengan pemanfaatan NIK diharapkan bantuan sosial dapat turun kepada masyarakat yang tepat sasaran. Karena base data melalui NIK diharapkan juga mencegah penyelewengan bansos.

“Saya baru dilantik jadi menteri datang ke KPK dan diberi saran bahwa bansos Kemensos harus berbasis NIK,” ujar Agus.

Oleh karena itu, Agus mengharapkan semua data berbasis dari NIK. Jadi tidak lagi menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

“Kalau dulu basis data terpadu di Ksmensos, di BPJS menggunakan data dari BPS belum berbasis NIK. Sekarang dari kurang lebih 99 juta data penduduk di Kemensos itu 70 persen sudah ketemu NIK,” tukas Agus.

Editor : Kuswandi

Reporter : Muhammad Ridwan

Saksikan video menarik berikut ini: