alexametrics

Jokowi Pastikan Situasi Papua Sudah Normal

22 Agustus 2019, 20:32:37 WIB

JawaPos.com – Situasi di Papua sudah berangsur-angsur pulih. Setelah beberapa hari sebelumnya mengalami kerusuhan yang berujung pada pembakaran sejumlah bangunan pemerintah.

Kepastian amannya situasi di tanah Cendrawasih itu ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dirinya mengaku terus memantau perkembangan di Papua.

“Saya terus mengikuti perkembangan yang ada di tanah Papua, dan Alhamdulillah situasi sudah berjalan normal kembali,” ujar Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/8).

Jokowi mengatakan, pemerintah juga telah melakukan upaya maksimal untuk memulihkan kondisi Papua akibat kerusuhan. Termasuk Gubernur Jawa Timur Khofifah Idar Paranwansa, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Wali Kota Malang Sutuahi sudah meminta maaf atas kerusuhan tersebut.

Menurut Jokowi permintaan maaf itu bentuk kebesaran hati dari para kepala daerah. Sehingga ke depannya bisa saling menghormati antar sesama umat manusia.

“Ini menunjukkan kebesaran hati kita bersama untuk saling menghormati, untuk saling menghargai sebagai sodara sebangsa dan setanah air,” katanya.

Jokowi juga telah memerintahkan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian untuk menindak tegas orang-orang yang melakukan diskriminasi. Sehingga tidak boleh ada rasisma yang terjadi ke depannya.

“Untuk menindak secara hukum tindakan diskriminasi  ras dan etnis yang rasis secara tegas,” ungkapnya.

Rencananya Jokowi dalam waktu dekat juga akan mengundang tokoh dari Papua, baik itu tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuka agama. Salah satu agendanya adalah mengenai percepatan kesejahteraan di bumi cenderawasih tersebut.

Mengenai adanya pemblokiran akses internet, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan semua yang dilakukan pemerintah atas kepentingan bersama.

“Ya itu semuanya untuk kepentingan, kebaikan kita bersama,” pungkasnya.

Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo meminta Gubernur Papua Lukas Enembe dan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan segera melakukan pertemuan untuk duduk bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Tujuannya untuk menyikapi suasana pasca kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

“Segeralah bertemu untuk bisa berdialog,” kata Tjahjo di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (22/8).

Selain itu, ketiga kepala daerah ini diharapkan juga berdialog dengan mahasiswa di asrama Papua, baik yang di Surabaya maupun di daerah selain Jawa Timur.

“Akan lebih baik ada ruang dialog antara Gubernur dengan mahasiswa Papua yang punya asrama di Malang, asrama di Surabaya, dan sebagainya,” imbuhnya.

Tjahjo menegaskan, masalah yang terjadi di Papua adalah masalah bersama untuk keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karenanya, dibutuhkan kerjasama, pikiran dan hati yang jernih dalam menyelesaikan ketegangan yang terjadi.

“Saya kira ini masalah kita bersama, tanggung jawab bersama mari kita selesaikan. Kita duduk bersama dengan pikiran dingin, dengan hati yang jernih untuk menjaga persatuan dan kesatuan NKRI yang utuh,” tegas Tjahjo.

Selain itu, Tjahjo juga memerintahkan seluruh kepala daerah di Papua dan Papua Barat untuk terus berkoordinasi dengan jajaran TNI dan Polri serta pihak dari Badan Intelijen Negara (BIN) di daerah masing-masing. Tak hanya itu, kepala daerah juga diminta berkoordinasi dengan tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat untuk dapat menenangkan wilayahnya.

“Kalau ada unjuk rasa, kalau ada pengaduan masyarakat, tolong yang menerima adalah kepala daerah didampingi oleh Forkompinda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah),” ucap Tjahjo.

Politikus PDI Perjuangan ini menyebut, tugas yang dapat dilakukan pihaknya terkait persoalan Papua dan Papua Barat hanya sebatas itu. Hal ini lantaran persoalan tersebut saat ini sudah ditangani Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemko Polhukam).

“Papua sudah di take over oleh pak Menkopolhukam,” ucap Tjahjo.

Sekadar informasi, kerusuhan di Manokwari, Papua Barat karena sebanyak 43 orang anggota aliansi mahasiswa Papua dibawa ke markas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dari asrama mereka di Jalan Kalasan, Sabtu, 17 Agustus 2019.

Penggerebekan itu diduga akibat kesalahpahaman setelah Bendera Merah Putih milik Pemerintah Kota Surabaya terjatuh di depan asrama. Selain itu diduga ada ungkapan rasisme yang diterima para mahasiswa tersebut. Hal ini pun lantas memicu kemarahan massyarakat Papua di Manokwari sehingga kantor DPRD di Papua Barat dibakar, dan pengrusakan fasilitas umum lainnya.

Editor : Dimas Ryandi

Reporter : Gunawan Wibisono, Muhammad Ridwan

Close Ads