alexametrics

Bocoran Menteri Sofyan Djalil, Lokasi Ibu Kota Baru di Kaltim

22 Agustus 2019, 14:58:04 WIB

JawaPos.com – Teka-teki lokasi ibu kota baru yang akan menggantikan DKI Jakarta mulai terjawab. Belakangan tersiar kabar bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) membocorkan lokasi ibu kota baru yakni di Kalimantan Timur (Kaltim).

Penegasan itu disampaikan oleh Menteri ATR Sofyan Djalil saat mengunjungi di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (22/8). “Iya benar di Kaltim. Tapi belum tahu lokasi spesifiknya di mana,” ungkap Sofyan.

Namun Sofyan belum bisa menjelaskan lebih detail lokasi kota di Kaltim itu. Hanya saja dia mengatakan bahwa pada tahap pertama pemerintah membutuhkan lahan 3.000 hektare (ha). Secara total nantinya pemrintah membutuhkan lahan seluas 200 ribu ha sampai 300 ribu ha.

“Lahan seluas itu bisa dibikin kota taman, kota yang indah, banyak tamannya orang bisa hidup sehat, udaranya sehat. Kita harapkan kota ini berkembang menjadi kota yang menarik,” terangnya.

Ke depannya, jika kota konkret dari lokasi ibu kota baru telah ditetapkan secara resmi di Kaltim, maka pemerintah langsung mengunci lahannya. Bahkan kantor kepresidenan atau istana dan kantor kementerian dan lembaga legislatif langsung dibangun.

Sebelumnya, baru-baru ini draf rencana dan kriteria desain visualisasi ibu kota negara baru banyak tersebar di awak media. Pemerintah akan mewujudkan kota yang bertaraf internasional.

Dari draf yang diterima JawaPos.com, pemerintah akan membangun kota dengan membawa simbol Pancasila. Bahkan konsep tata letakanya sesuai dengan lima sila. Dalam visualisasi gagasan tersebut, monumen pancasila kan dibangun di tengah lapangan yang dilingkari beberapa pohon-pohon rindang.

ILUSTRASI: Desain ibu kota baru di Kalimantan. (Istimewa)

Dari wujudnya, desain monumen tersebut hampir mirip dengan monumen nasional (Monas) yang ada di Jakarta Pusat. Sama seperti Jakarta, monumen tersebut sekelilingnya akan dilingkari pusat pemerintahan. Salah satunya, tepat di depan monumen itu, terdapat Istana Presiden.

Tak jauh dari situ, ada pula perumahan para menteri dan markas TNI/Polri. Dalam konsepnya, pemerintah mengusung integrasi ruang hijau dan biru pada kawasan tersebut. Nantinya, pemerintah akan tetap mempertahankan ruang terbuka hijau dan hutan dan tetap memperhatikan ketersediaan lahan.

Dalam draf tersebut juga disebutkan bahwa konsep kotanya akan compact dan smart.Artinya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berstandar internasional akan diterapkan. Pemerintah juga akan berkolaborasi antara arsitektur modern dengan local wisdom.

Salah satunya, ibu kota nantinya akan dilengkapi dengan moda transportasi publik yang terpadu inter-moda dan terpadu dengan pusat-pusat aktivitas kota berdasarkan konsep Transit Oriented Development (TOD). Salah satunya dengan membangun kembali Mass Rapid Transit (MRT) seperti yang ada di Jakarta.

Dalam pidato kenegaraan di sidang bersama dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan secara resmi pemindahan ibu kota ke pulau Kalimantan. Namun, Jokowi tidak membeberkan lebih lanjut mengenai kota mana di tanah Borneo yang akan dipilih menjadi lokasi pengganti Ibu Kota Indonesia.

“Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak/Ibu/Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh, dan tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia. Dengan ini saya memohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke pulau Kalimantan,” kata Jokowi dalam paparannya di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (16/8).

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro menyebut, perkiraan investasi yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru mencapai sekitar Rp 485 triliun. Pada tahap pertama, pembangunan dapat dilakukan di sekitar 40 ribu ha dengan target pemindahan 1,5 juta orang.

Dari total kebutuhan investasi itu, Bambang menyatakan sumber alokasi dana yang digunakan dari APBN diperkirakan hanya sekitar Rp 93 triliun. Sisanya didapat dari kerja sama pemanfaatan aset.

“Investasinya bisa datang dari APBN, dari KPBU, dari swasta, dari BUMN,” kata Bambang di Kantor Ditjen Perpajakan, Jakarta, Jumat (16/8).

Bambang memastikan pembangunan ibu kota baru diupayakan tidak akan mengganggu sumber penerimaan murni dari APBN. Juga tidak mengganggu prioritas lain dalam APBN 2020 maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

“Nantinya dimaksimalkan dari kerja sama pemanfaatan aset, baik aset yang ada di wilayah ibu kota baru, maupun aset yang ada di sekitar Jabodetabek,” terangnya.

Untuk saat ini, pihaknya tengah membuat rancangan induk (masterplan), urban desain, sampai dengan legal status dari tanah yang akan dibangun pusat pemerintahan. Termasuk juga, soal risiko kebakaran hutan yang digaungkan para aktivis lingkungan hidup.

“Untuk 2020, pada dasarnya sudah diamankan dengan diantisipasi di dua kementerian yang saya sebut (PUPR dan Bappenas). Udah dicek semua, risiko paling minimal. Termasuk risiko dari kebakaran hutan,” pungkasnya.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : Igman Ibrahim



Close Ads