JawaPos Radar

Presidential Threshold Dinilai Perkuat Sistem Presidensial

22/06/2018, 06:22 WIB | Editor: Yusuf Asyari
Presidential Threshold Dinilai Perkuat Sistem Presidensial
Diskusi Komunitas Tentang Golkar di Jakarta Selatan, Kamis (21/6). (Istimewa)
Share this image

JawaPos.com – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshod (PT) pada angka 20 persen. Angka tersebut dinilai sudah sesuai dengan harapan mayoritas partai politik.

Anggota DPR dari Partai Golkar, Bobby A Rizaldi mengatakan, besaran angka tersebut untuk memperkuat sistem presidensial sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil oleh presiden bisa didukung oleh parlemen.

"Sistem presidential threshold ini juga sudah dipakai di beberapa negara seperti Malaysia dan Turki,” kata Bobby dalam diskusi Komunitas Tentang Golkar di Jakarta Selatan, Kamis (21/6).

Sejumlah pihak menilai Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur syarat Presidential Threshold bertentangan dengan Pasal 6 UUD 1945 yang mengatur syarat menjadi calon presiden dan Pasal 6A ayat 5 yang mengatur tata cara pemilihan presiden.

Bobby menegaskan, tidak ada hak-hak yang terbungkam karena siapapun masih berhak mencalonkan diri. Setiap orang berhak mencalonkan diri. Parpol pun berhak mencalonkan diri, meski dalam kehidupan bernegara terdapat regulasi yang harus dipatuhi.

"Mencalonkan diri dalam pemilu menggunakan APBN dan hal itu memiliki syarat administrasi. Untuk itu negara berhak menentukan,” tambah Bobby.

Kendati demikian, Bobby menuturkan, pihaknya tetap menyambut baik usulan judicial review Presidential Threshold. Apapun hasil keputusannya, Partai Golkar telah menyiapkan beberapa strategi menghadapi Pemilu 2019 mendatang.

“Kita kan ada formasi caleg itu DCT itu kan mulai September, komposisi ini akan memastikan bahwa kita mempunyai kekuatan elektoral siapapun capres dan cawapresnya. Kalau untuk penetapan capres cawapresnya ditetapkan secara formal yang akan kita lakukan lagi Rapimnas,” kata dia.

Sementara itu, pengamat politik Digipol Nurfahmi Budi Prasetyo mengatakan judicial review menandakan kemunduran demokrasi. Menurut pria yang akrab disapa Fahmi itu, demokrasi yang tidak dibangun secara prosedural dan substansial maupun konstitusional akan kembali ke zaman saat demokrasi amburadul.

“Cita-cita bersama reformasi salah satunya adalah penyederhanaan partai yang sudah dirintis oleh Bung Karno dan Pak Harto. Kita sudah menuju kematangan demokrasi. Jangan lagi mundur dengan adanya wacana judicial review,” kata Fahmi.

(yuz/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up