JawaPos Radar

Titipan Walhi untuk Moeldoko di Bangku Kepala Staf Presiden

22/01/2018, 23:10 WIB | Editor: Ilham Safutra
Titipan Walhi untuk Moeldoko di Bangku Kepala Staf Presiden
Moeldoko saat dilantik jadi Kepala Staf Presiden oleh Presiden Jokowi (Biro Pers Setpres)
Share this image

JawaPos.com - Ditunjuknya mantan Panglima TNI, Moeldoko sebagai Kepala Staf Presiden (KSP) meninggalkan banyak harapan dari sejumlah pihak, termasuk dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).

Penggiat lingkungan itu berharap sosok Moeldoko tidak lebih transparan seperti yang dilakukan pendahulunya, Teten Masduki. Direktur Eksekutif Walhi Nur Hidayati meminta Moeldoko dapat mempercepat dan memastikan reforma agraria berjalan baik. Sebelumnya langkah ini sudah diawali oleh Teten.

"Sejauh ini koordinasinya baik. Kami sering menanyakan reforma agraria, kebetulan masalah ini di bawah KSP," ujar Nur Hidayati, Senin (22/1).

Dia menjelaskan, Walhi tak mempermasalahkan siapapun yang menjabat KSP, baik sipil maupun militer. Hal yang lebih penting bagi Walhi yakninya KSP harus mendukung program prioritas nasional, khususnya di bidang lingkungan.

"Yang penting KSP memastikan program prioritas yang sudah berjalan dan tidak mundur lagi. Siapa pun pemimpinnya tidak masalah," kata perempuan yang akrab disapa Yaya itu.

Yaya berharap Moeldoko bisa mencontoh keterbukaan Teten Masduki, KSP sebelumnya. Menurut dia, Teten cukup terbuka untuk berkomunikasi dengan LSM termasuk Walhi.

Seperti diketahui, reforma agraria merupakan komitmen Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Program ini dilakukan melalui redistribusi dan program kepemilikan tanah seluas 9 juta hektar.

Dalam tataran operasional, program ini dilaksanakan dengan melegalisasi aset tanah bagi masyarakat dan penataan akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi dan politik yang memungkinkan warga memanfaatkan tanah secara baik.

Sementara itu, bagi Moeldoko reforma agraria sebenarnya hal baru baginya. Sejak menjabat sebagai Ketua Umum HKTI dan bahkan sebelum pensiun sebagai tentara, dia sering mengatakan, kedaulatan pangan, kesejahteraan petani, lahan merupakan hal yang paling mendasar.

Semua itu memiliki hubungan dengan empat hal. Mulai dari tata kuasa, tata kelola, tata niaga dan distribusi, dan terakhir tata produksi. "Banyak program untuk pengentasan kemiskinan, kedaulatan, sebenarnya kalau ditarik semua kaitannya dengan reforma agraria dan tanah. Lahan pertanian yang dikonversi peruntukannya ke hal lain salah satunya," ujar Moeldoko.

Moeldoko mendorong konsolidasi lahan pertanian guna meningkatkan kesejahteraan petani di dalam negeri. Sebab kepemilikan lahan oleh petani dalam negeri terhitung masih kecil dan kurang produktif. 

(iil/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up