alexametrics

KPK Siapkan Langkah Upaya PK Terkait Bebasnya Syafruddin Temenggung

21 November 2019, 14:14:32 WIB

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami segala pertimbangan hukum guna melayangkan peninjauan kembali (PK) terkait vonis bebas terhadap terdakwa kasus Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Syafruddin Arsyad Temenggung. Vonis terhadap mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) itu diputus dalam kasasi di Mahkamah Agung (MA).

“Untuk putusan lepas dengan terdakwa Syafruddin Arsyad Tumenggung, tim JPU KPK sedang memperdalam pertimbangan-pertimbangan hukum untuk kebutuhan mempersiapkan pengajuan peninjauan kembali,” kata juru bicara KPK, Febri Diansyah melalui pesan singkatnya, Kamis (21/11).

Putusan kasasi terhadap Syafruddin sempat diwarnai perbedaan pendapat atau dissenting opinion, dari tiga hakim yang mengadili perkara itu. Ketiga hakim itu ialah Salman Luthan, Syamsul Rakan Chaniago, dan Mohamad Asiki.

Menurut Salman, perbuatan Syafruddin merupakan tindak pidana korupsi. Namun, Syamsul Rakan menganggap perbuatan Syafruddin berada pada ranah hukum perdata. Adapun Asikin, menilai perbuatan Syafruddin merupakan pelanggaran hukum administrasi.

Merasa janggal, koalisi masyarakat sipil melaporkan kejanggalan putusan tersebut ke Komisi Yudisial (KY). Alhasil, KY memutus hakim Syamsul Rakan Chaniago harus menjalani sanksi sebagai hakim nonpalu selama 6 bulan.

Putusan itu diatur dalam Pasal 21 huruf b Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 – 02 /BP/P-KY/09/2012. Hukuman nonpalu itu efektif sejak Syamsul menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung.

Putusan itu didasari fakta dan bukti bahwa Syamsul telah melangsungkan pertemuan dengan Ahmad Yani, kuasa hukum Syafruddin Arsyad Temenggung.

Sebelum dibawa ke tingkat kasasi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 24 September 2018 memvonis Syafruddin dengan hukuman 13 tahun penjara dan denda Rp700 juta, subsider tiga bulan kurungan.

Putusan banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 2 Januari 2019 pun kemudian memperberat vonis terhadap Syafruddin. Mantan Kepala BPPN itu dihukum menjadi 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar, subsider 3 bulan kurungan.

Editor : Kuswandi

Reporter : Muhammad Ridwan



Close Ads