JawaPos Radar | Iklan Jitu

Soal Perda Syariah, 3 Partai Pengusung Jokowi Sepakat Tentang Hal Ini

21 November 2018, 18:59:44 WIB | Editor: Estu Suryowati
Soal Perda Syariah, 3 Partai Pengusung Jokowi Sepakat Tentang Hal Ini
Partai Hanura, Partai Perindo, dan PKPI tak mendukung maupun menolak Perda Syariah. Namun ketiganya sepakat regulasi di daerah harus merujuk pada UUD 45. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Wacana Peraturan Daerah (Perda) yang merujuk aturan syariah (Perda Syariah) masih menjadi perdebatan. Ada yang menentang, ada pula yang menyetujui. Tiga partai pengusung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin satu suara terkait hal ini.

Ketua DPP Partai Hanura, Inas Nasrullah Zubir mengatakan, pihaknya tidak menolak tetapi juga tidak mendukung Perda Syariah. Tetapi, dia menekankan, kalau daerah mengeluarkan regulasi, maka aturan tersebut harus mengacu pada Undang-undang Dasar (UUD) 1945 dan Pancasila.

"Perda itu disusun oleh kepala daerah dengan DPRD setempat. Nah, kesepakatan mereka itu yang harus diterima. Cuma, harus berpatokan dengan Undang-undang di atasnya," ujar Inas kepada JawaPos.com, Rabu (21/11).

Selain itu, semua Perda tidak boleh memberikan dampak buruk bagi masyarakat. Sebagai contoh, Perda Syariah jangan sampai membuat pemeluk agama selain Islam malah jadi terbebani.

"Jangan sampai Perda Syariah ini juga membuat umat non Muslim jadi terkendala sehari-harinya," imbuhnya.

Senada dengan itu, Ketua DPP Partai Perindo, Arya Sinulingga pun enggan berbicara setuju atau tidak terkait Perda Syariah. Menurutnya, selama mengacu pada UUD 1945 dan Pancasila, semua aturan pasti diterima masyarakat.

"Ini bukan soal setuju atau tidak setuju (dengan Perda Syariah). Bahwa semua peraturan perundang-undangan landasannya itu UUD 1945 dan Pancasila," sambungnya.

Ketua Departemen Geopolitik DPN Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Cakra Yudi Putra berpendapat sama. Pasalnya, Indonesia adalah bangsa yang majemuk, termasuk dalam hal keyakinan.

"Iya, lebih baik dikembalikan ke Undang-undang Dasar," kata Cakra.

Di sisi lain, Cakra memastikan, perbedaan pandangan soal Perda Syariah di internal koalisi Jokowi-Ma'ruf tak akan berdampak terhadap soliditas di Pilpres 2019. Sebab kepentingan koalisi yakni tetap memenangkan pasangan yang diusungnya.

"Ini lebih ke sikap politik partai. Kalau koalisi kan fokus memenangkan Pakk Jokowi. Kami kesampingkan ego-ego partai," pungkasnya.

(sat/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up