alexametrics

Prabowo Gabung Koalisi, Pengamat: Oposisi di Ambang Sakaratul Maut

21 Oktober 2019, 20:14:36 WIB

JawPos.com – Arah politik partai Gerindra akhirnya jelas. Setelah menjadi oposisi selama lima tahun, mereka akhirnya memutuskan bergabung dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin untuk periode 2019-2024.

Kepastian ini didapat setelah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menemui Jokowi di Istana Negara Jakarta, Senin (21/10). Dia memutuskan menerima pinangan Jokowi untuk mengisi kursi di Kabinet Kerja Jilid II.

Namun, langkah Prabowo yang memutuskan untuk bergabung ke koalisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf disesali sebagian publik. Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Dia menilai keputusan ini aneh mengingat pada Pilpres 2019 situasi politik sangat terbelah.

“Banyak orang yang bercerai gara-gara pilihan politik. Ada makam yang dibongkar gara-gara beda pilihan politik. Kerukunan antarumat manusia morat-marit gara-gara beda pilihan politik. Ini kok tiba-tiba kelompok elite yang menjadi simbol pertikaian itu justru berkongsi jelang akhir pembentukan kabinet,” kata Adi kepada JawaPos.com, Senin (21/10).

Padahal, kata Adi, dalam survei yang dilakukannya, sebanyak 42 persen publik menginginkan Prabowo untuk tidak bergabung dalam koalisi pemerintahan. Menurutnya, bergabungnya kubu oposisi khususnya Prabowo ke pemerintah telah mengorbankan banyak aspirasi publik.

“Yang dikorbankan adalah masyarakat, inilah saya kira satu pertontonan di mana elite tidak memikirkan kehendak rakyatnya. Ini adalah satu pemandangan dimana elite tidak memikirkan aspirasi rakyatnya,” terang Adi.

Oleh karenanya, Adi menduga merapatnya Prabowo ke kubu pemerintah akan mematikan oposisi. Sehingga, ke depan tidak ada lagi pihak yang mengontrol jalannya pemerintahan.

“Jadi, oposisi ini di ambang sakaratul maut, karena sudah tidak ada yang bisa diharapkan oleh PKS. Sementara PKS suaranya tidak berpeluang signifikan karena suara politik yang ada di pemerintahan itu kan semuanya voting. Itu artinya 40 persen suara PKS tidak ada artinya melawan kelompok penguasa pemerintah,” pungkasnya.

Editor : Estu Suryowati

Reporter : Muhammad Ridwan



Close Ads