alexametrics

Tim Hukum Jokowi-Maruf Siap Patahkan Kesaksian Kubu 02

21 Juni 2019, 10:08:39 WIB

JawaPos.com – Mahkamah Konstitusi (MK) terus melanjutkan sidang sengketa Pilpres 2019. Kali ini agendanya mendengarkan pendapat dari pihak terkait, yakni tim hukum Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Dalam sidang kali ini, pihak tim hukum Joko Widodo-Ma’ruf Amin mengaku siap mematahkan argumen dari pemohon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. “Rencananya saksi empat orang dan ada dua ahli. Ahli terutama mau melihat tentang TSM (terstruktur, sistematis, dan masif) bagaimana dituduhkan surat permohonan. Jadi ada dua ahli dua aspek berbeda,” kata anggota tim hukum Jokowi-Ma’ruf, Luhut Pangaribuan, di gedung MK Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (21/6).

Adapun saksi dan ahli yang diajukan dari pihak terkait yakni, Candra Irawan dan Anas Nashikin. Sedangkan ahli yang dihadirkan Prof. Edward Omar Syarief Hiariej dan Dr Heru Widodo.

Empat orang tersebut akan menjelaskan mengenai tuduhan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif yang disematkan kepada paslon 01 Jokowi-Ma’ruf.

Suasana sidang sengketa Pilpres 2019 beberapa hari terakhir di Mahkamah Konstitusi (MK). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

Seharusnya, kata Luhut, pihaknya tidak perlu menghadirkan saksi dan ahli ke dalam persidangan. Karena pembuktian pemohon tim hukum Prabowo-Sandi tidak jelas.

“Jadi sebenarnya tanpa membawa saksi dah ahli juga sudah cukup. Tapi kan perlu meyakinkan. Tidak saja di MK tapi juga di masyarakat supaya rekonsiliasi di depan sana melalui peranan media karena live dan setiap saat jadi lebih kepada aspek yang lebih luas persidangan ini tapi kepada informasi yang lebih utuh lengkap kepada masyarakat,” terang Luhut.

Luhut memastikan saksi yang dihadirkan ke dalam persidangan mengikuti jalannya Pemilu 2019. Nantinya dapat menjelaskan secara rinci dan bisa mematahkan argumentasi kubu 02.

Ketua Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto saat sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

“Kalau lihat alat bukti di Mahkamah, ya sebenarnya lebih diharapkan yang ikut terlibat. Agak beda kalau perkara pidana, jadi kira-kira yang ikut dalam proses kampanye ini,” jelas Luhut.

Selain mendengarkan saksi dan ahli dari pihak terkait, sidang lanjutan kali ini juga direncanakan mendengar keterangan dari Bawaslu. Namun, Bawaslu menyatakan tidak menghadirkan saksi dan ahli dalam persidangan.

Bawaslu hanya menyiapkan jawaban tertulis dalam sidang sengketa Pilpres 2019. Kurang lebih setebal 200 halaman akan diberikan kepada majelis hakim konstitusi.

“Kami tidak ada saksi. Jadi kami cukup dengan memberikan jawaban tertulis dengan tebal sekitar 200 (halaman), lebih 230-an dengan alat bukti dokumen dan surat-surat,” jelas Ketua Bawaslu Abhan.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : Muhammad Ridwan


Alur Cerita Berita

Lihat Semua
Close Ads