alexametrics
Sidang Sengketa Pilpres

Selama Ini Belum Pernah MK Memutus Sengketa Pilpres

Pandangan Ahli Jokowi-Ma'ruf
21 Juni 2019, 23:37:20 WIB

JawaPos.com – Heru Widodo, ahli yang dihadirkan tim hukum Joko Widodo-Ma’ruf, menyinggung soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam setiap berperkara. Terutama untuk perkara sengketa Pilpres.

Menurut dia, tidak ada putusan MK tentang diskualifikasi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Selama ini diskualifikasi yang diputus MK baru pada tingkat pemilihan kepala daerah (pilkada).

“Peserta pemilihan dapat didiskualifikasi. Kewenangan untuk menerima laporan dan menjatuhkan putusan atas pelanggaran-pelanggaran tersebut ada di Bawaslu,” kata Heru saat memberikan keterangan di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (21/6).

Lebih jauh pakar hukum Universitas Padjajaran itu menjelaskan, pasangan calon yang didiskualifikasi oleh KPU atas putusan Bawaslu dapat mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung (MA). Namun, bila putusan diskualifikasi itu dijatuhkan MK, maka pasangan calon itu tidak bisa mengajukan keberatan.

“Hak untuk mengajukan keberatan dari pasangan calon yang sudah didiskualifikasi sebagaimana diatur dalam hukum positif. Itu tidak ada karena putusan mahkamah adalah bersifat final dan mengikat,” terang dia.

Heru menegaskan bahwa MK selama ini belum pernah merujuk pada putusan Pilkada. Selama ini belum pernah MK memutuskan sengketa pilpres dengan rujukan pilkada.

“Sengketa hasil pemilihan presiden belum pernah ada preseden yang dijadikan rujukan oleh mahkamah tentang diskualifikasi yang diajukan pada saat sengketa hasil pemilihan. Yang ada adalah putusan-putusan pilkada dari 2016. Putusannya 2016 tapi penyelenggaraannya 2015, 2016, 2017, 2018,” terang Heru.

Sementara itu, Edward Omar Sharif Hiariej menyentil logika hukum permohonan sidang sengketa hasil Pilpres 2019 yang dimohonkan pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno.

Menurutnya, logika hukum permohonan tim kuasa hukum paslon 02 tidak lengkap, salah sasaran, dan saling bertabrakan. Bahkan dalil permohonan pemohon antara satu dan lainnya, tampak tidak menyambung.

Edward Omar Syarief Hiariej dan Heru Widodo, ahli dari pihak terkait (Jokowi-Ma’ruf) memberikan keterangan dalam sidang sengketa presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (21/6).Sidang tersebut beragendakan mendengar keterangan saksi dan ahli dari pihak terkait yakni paslon nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

“Antara fundamentum petendi dan petitum terjadi lompatan logika. Sedangkan di sisi lain antara satu petitum dengan petitum lainnya terjadi contradictio interminis,” urai Edward.

Contohnya dalam sebuah dalilnya. Pemohon meminta MK untuk membatalkan penetapan hasil Pilpres 2019 oleh termohon. Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU). Di sisi lain, pemohon tidak mendetailkan alasan pembatalan hasil Pilpres 2019.

“Tidak cukup dalil yang dikemukakan oleh kuasa hukum pemohon di mana letak kesalahan termohon dalam menetapkan hasil Pilpres,” ungkapnya.

Selain itu, pakar hukum Universitas Gajah Mada (UGM) ini menganggap, kuasa hukum pemohon meminta MK mendiskualifikasi paslon 01 seperti tertuang dalam sebuah dalil permohonannya. Namun MK bukanlah lembaga yang berwenang mendiskualifikasi paslon tertentu.

“Dari mana MK memiliki kewenangan untuk mendiskualifikasikan pasangan calon presiden dan wakil presiden?” tanya Pakar Hukum UGM ini penuh keheranan.

Kemudian, lanjut dia, dalam sebuah dalilnya pemohon meminta MK menetapkan paslon 02 sebagai pemenang Pilpres 2019. Permintaan itu tampak bertabrakan dengan dalil pemohon lainnya yang meminta pemungutan suara ulang untuk Pilpres 2019.

“Logika hukum yang benar atas dasar akal sehat, ketika pemilu dinyatakan tidak sah, dan harus diulang, maka seyogyanya status quo,” pungkasnya.

Editor : Ilham Safutra


Alur Cerita Berita

Lihat Semua
Close Ads