JawaPos Radar

Polemik Daftar 200 Mubalig Kemenag

Wapres JK: Setidak-tidaknya Kita Butuh 300 Ribu Dai

DMI Miliki Aplikasi soal Data Para Mubalig

21/05/2018, 09:05 WIB | Editor: Ilham Safutra
Wapres JK: Setidak-tidaknya Kita Butuh 300 Ribu Dai
Wapres JK saat menjamu kedatangan Politikus Malaysia Anwar Ibrahim, Minggu (20/5). (Setwapres for Jawa Pos)
Share this image

JawaPos.com - Daftar 200 penceramah yang dirilis Kementerian Agama (Kemenag) masih jauh dari kebutuhan. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menuturkan, di Indonesia setidaknya ada 800 ribu masjid dan musala. Dari jumlah tersebut, setidaknya 300 ribu masjid memerlukan mubalig atau penceramah.

JK mengungkapkan, dirinya belum tahu secara detail apa saja kriteria yang dijadikan patokan oleh Kemenag dalam merilis 200 penceramah tersebut. Meski, dia juga yakin bahwa daftar tersebut masih akan bertambah. Tapi, dia menyebut kebutuhan penceramah jauh lebih besar dari itu.

"Setidak-tidaknya kita butuh 300 ribu dai khatib," ujar pejabat yang juga ketua umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) tersebut kemarin (20/5).

Wapres JK: Setidak-tidaknya Kita Butuh 300 Ribu Dai
Keramaian umat muslim di Kaltim saat mendengarkan tausyiah dari ustad Abdul Somad (PAKSI SANDANG PRABOWO/Kaltim Post/Jawa Pos Group)

Dia mengungkapkan, DMI bahkan sudah memiliki daftar lebih dari 1.000 penceramah. Jumlah tersebut hanya di sekitar Jakarta. Dalam aplikasi berbasis Android milik DMI, nama para penceramah itu dilengkapi dengan keahlian dan pemahaman mereka tentang ilmu agama. Bahkan, nomor telepon dan alamat yang bisa dituju juga dicantumkan.

"Di Jakarta itu ada berapa ribu ustad yang kita rekomendasikan bahwa ustad ini keahliannya ini dan pemahamannya begini," tambah dia.

Dia lantas memberikan beberapa contoh ustad yang terdata di dalam aplikasi tersebut. "Ustad Yusuf Khusairi, Ustad Amir Faisal, macam-macam. Abdullah Syafii. Alamatnya di mana, nomor teleponnya berapa, ada semuanya," imbuh dia.

Menurut JK, pemberian rekomendasi terhadap para ustad atau penceramah itu bukan program yang benar-benar baru. Di negara lain, hal tersebut bahkan sudah diberikan sejak lama.

"Di negara lain seperti Mesir, Tunis, Aljazair, Saudi itu untuk bicara di masjid atau bicara sebagai dai itu ada sertifikatnya. Kayak ada SIM-nya," jelas JK.

Dia meyakini daftar 200 ulama itu masih bisa berkembang. Juga, tidak berarti penceramah yang tak masuk daftar tersebut langsung dianggap kurang bagus. "Tidak berarti kalau bukan 200 itu jumatan Anda tidak sah, bukan. Apalagi, itu sertifikasi, hanya merekomendasikan, katakanlah wasatiyah, moderat," terang dia.

(jun/far/c10/agm)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up