JawaPos Radar

Pemerintah Ubah Lagi Pola Skema Pensiun, Pejabat Makin Sejahtera

21/03/2018, 14:20 WIB | Editor: Ilham Safutra
Pemerintah Ubah Lagi Pola Skema Pensiun, Pejabat Makin Sejahtera
Menteri PANRB Asman Abnur (Charlie Lopulua/Indopos/Jawa Pos Group)
Share this image

JawaPos.com - Pemerintah kembali menggaungkan rencana perubahan sistem pensiun pegawai negeri sipil (PNS). Sistem yang berjalan sekarang dinilai tidak mampu menjamin kesejahteraan PNS yang pensiun.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur menyatakan, pengelolaan dana pensiun oleh PT Taspen belum maksimal. Dengan total dana mengendap mencapai Rp 100 triliun, manfaat yang diberikan sangat kecil.

"Dana pensiun yang terkumpul di Taspen dikelola dengan cara diinvestasikan pada instrumen investasi. Beraneka macam," kata Asman dalam acara Forum Konsultasi Publik di kantor Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenrsitekdikti) di Jakarta kemarin (20/3).

Pemerintah Ubah Lagi Pola Skema Pensiun, Pejabat Makin Sejahtera
Pemerintah kembali mengubah skema pensiun untuk ASN. (dok. JawaPos.com)

"Namun, pengelolaan dana di Taspen itu tidak ada korelasinya dengan kesejahteraan ASN (aparatur sipil negara) atau PNS. Ini akan kita ubah," tegasnya.

Memang, nilai tunjangan pensiunan PNS di Indonesia saat ini sangat rendah. Meskipun itu diterima seumur hidup. Ambil contoh jenderal bintang empat atau direktur jenderal (pejabat eselon I) dengan masa kerja 32 tahun, gaji pokoknya hanya ada di kisaran Rp 5,6 juta. Artinya, yang diterima saat pensiun hanya Rp 4,2 juta per bulan (75 persen dari gaji pokok).

Itu angka yang sangat kecil apabila sang pensiunan jenderal tinggal di Jakarta atau kota besar lainnya. Sangat jauh dari penghasilan total yang mereka dapatkan ketika masih aktif yang di kisaran Rp 50 juta.

Menurut Asman, pola dana pensiun yang berlaku saat ini perlu dievaluasi. Baik itu besaran iuran PNS 4,75 persen dari gaji pokok per bulan, pengeluaran APBN per tahun Rp 80 triliun untuk menutupi defisit, maupun besaran gaji semasa pensiun yang hanya 75 persen dari gaji pokok.

Perubahan itu juga diinginkan Asman menyentuh pola pengelolaan dana oleh PT Taspen. Secara umum, return investasi PT Taspen relatif rendah. Itu tidak lepas dari banyaknya dana mereka yang diinvestasikan pada deposito. Sebagaimana diketahui, nilai imbal balik deposito hanya sekitar 5 persen. Padahal, secara keseluruhan PT Taspen diharapkan bisa mendapatkan return investasi hingga 15-20 persen.

Dengan hasil pengelolaan dana pensiun yang lebih baik, Asman yakin manfaat yang diberikan kepada PNS akan lebih baik. Misalnya, dana hasil pengelolaan bisa digunakan PNS untuk membeli rumah atau bentuk benefit kesejahteraan lainnya.

Bagaimana pola baru dana pensiun PNS? Asman belum mengungkapkan. Apakah akan menambah potongan iuran PNS atau me­lakukan mekanisme lain. Namun, sebelumnya wacana peningkatan iuran itu memang sempat disampaikan Asman. Nilai potongan per bulan diusulkan 15 persen. Sebanyak 7,5 persen dibayar PNS; sisanya dibayar negara.

Peneliti Institute for Development of Economics & Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, manfaat dana pensiun yang dirasakan pensiunan PNS tidak lepas dari kinerja pengelolaan dana oleh Taspen.

Dia sudah mengecek hasil investasi Taspen pada 2017. Taspen membukukan hasil investasi Rp 16,81 triliun. Nilai itu tumbuh 11 persen dibanding periode 2016 yang sebesar Rp 15,21 triliun. "Apakah return tidak bisa di atas 15 persen sampai 20 persen per tahun misalnya?" kata dia.

Untuk bisa menghasilkan hasil investasi yang maksimal, tutur Bhima, Taspen harus merombak skema investasinya. Saat ini 20 persen investasi Taspen ditempatkan dalam deposito.

Kalau kinerja Taspen standar-standar saja, jelas Bhima, terjadi mismatch antara iuran pensiun dan dana yang dibayarkan ke PNS. Mismatch tersebut selama ini ditutup dengan suntikan dana dari APBN.

Bhima berharap manajer investasi Taspen bisa lebih "berani" menjalankan investasinya. Di antaranya dengan memperbanyak porsi investasi langsung. "Misalnya membangun hotel," katanya. Hotel itu bisa laku jika ada kebijakan yang mendukung, misalnya kegiatan instansi pemerintah yang menggunakan hotel tersebut.

Untuk memecahkan persoalan dana pensiun, ungkap Bhima, saat ini ada dua skenario. Yang pertama ialah menambah iuran pensiun yang dibayarkan PNS. Namun, tutur dia, skenario itu berisiko bila diambil pemerintah pada tahun politik saat ini. Skenario kedua ialah menambah penyertaan modal untuk Taspen. 

(wan/c9/ang)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up