alexametrics

Koalisi Masyarakat Sipil Hingga Pimpinan KPK Uji Materi UU Baru ke MK

20 November 2019, 16:49:17 WIB

JawaPos.com – Koalisi masyarakat sipil yang menamai diri sebagai Tim Advokasi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) mengajukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Bahkan tiga diantaranya merupakan pimpinan KPK, yakni Agus Rahardjo, Laode M Syarif dan Saut Situmorang.

Adapun judicial review dilakukan untuk menggugat UU No 19/2019 tentang perubahan kedua atas UU No 30/2002 tentang KPK ke MK.

“Total pemohon yang akan menyampaikan uji formil kali ini ada 13 orang, tadi sudah disebutkan beberapa pimpinan KPK dia menggunakan hak sebagai warga negara dan juga ada mantan komisioner KPK juga ada pak Erriyana, pak Yasin dan banyak sekali tokoh-tokoh masyarakat yang juga bergabung yang menganggap bahwa proses pembentukan UU ini memang bermasalah,” kata salah satu perwakilan anggota koalisi Kurnia Ramadhana di Gedung MK, Jakarta, Rabu (20/11).

Kurnia menyebut, KPK sebagai penyelenggara UU tidak dilibatkan dalam proses revisi serta penyusunan UU Nomor 19/2019 tentang KPK. Menurutnya, partisipasi masyarakat dinilai tidak dianggap sesuatu yang penting oleh DPR dan Pemerintah.

“KPK sebagai salah satu pemangku kepentingan dan yang menjalankan UU juga tidak dilibatkan,” sesal Kurnia.

Kurnia menyebut, pihaknya hanya menggugat permasalahan formil melalui judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab hingga kini masih mengumpulkan bukti terkait permasalahan materiil UU KPK hasil revisi.

“Formil, jadi untuk materil itu nanti kita masih mengumpulkan beberapa bukti-bukti untuk memperkuat permohonan kita,” ucap Kurnia.

Sementara itu, Wakil ketua KPK Laode M Syarif menilai materi formil UU KPK hasil revisi masih banyak kesalahan. Atas dasar ini sebagai warga negara dan pimpinan KPK memberanikan diri menggugat UU KPK hasil revisi ke MK.

“Memang di dalam dokumen kami itu menjelaskan beberapa kaitan antara uji formilnya itu dengan beberapa isi yang ada di dalam UU KPK yang baru. Oleh karena itu maka yang kami minta adalah karena proses formilnya tidak sesuai dengan aturan UU dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, maka kami bisa jelaskan yang akhirnya banyak ada kesalahan di materil,” terang Laode.

Laode menyebut, proses UU KPK hasil revisi tidak sesuai dengan UU yang berlaku. Sehingga hal ini diyakini melanggar hukum.

“Tetapi tujuan utama pengujian ini kami mengacu pada untuk menguji formilnya dulu. Karena kami melihat bahwa proses pembentukan UU revisi KPK tidak sesuai dengan syarat-syarat pembentukan UU,” pungkasnya.

Untuk diketahui, mereka yang menggugat UU KPK hasil reviai ke MK selain tiga pimpinan KPK diantaranya
Erry Riyana Hardjapamekas, Moch Jasin, Omi Komaria Madjid, Betti S Alisjahbana, Hariadi Kartodihardjo, Mayling Oey, Suarhatini Hadad, Abdul Ficar Hadjar, Abdillah Toha dan Ismid Hadad.

Editor : Kuswandi

Reporter : Muhammad Ridwan



Close Ads