alexametrics
Kasus Surat Jalan Palsu

Brigjen Prasetijo Tak Mengakui Coret Nama Kabareskrim

20 Oktober 2020, 17:03:34 WIB

JawaPos.com – Mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Prasetijo Utomo, tidak mengakui menyuruh anggotanya Dodi Jaya agar membuat surat jalan ke Pontianak untuk kepentingan Djoko Tjandra. Sebab, hal ini terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) dalam kasus surat jalan palsu Djoko Tjandra.

Dalam surat dakwaan Jaksa, saksi Dodi Jaya setelah selesai membuat Surat Jalan, lalu diserahkan kepada terdakwa. Kemudian Terdakwa membacanya dan memerintahkan saksi Dodi Jaya untuk merevisi Surat Jalan tersebut dengan mencoret Kop Surat bertuliskan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Reserse Kriminal menjadi Badan Reserse Kriminal Polri Biro Korwas PPNS. Untuk Pejabat yang menandatangani sebelumnya tertulis Kepala Badan Reserse Kriminal Polri dicoret dan diganti menjadi Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS termasuk nama Kabareskrim Komjen Pol.Listyo Sigit Prabowo dicoret dan diganti menjadi nama Terdakwa.

“Dari narasi yang disusun Tim Jaksa Penuntut Umum tersebut, sesungguhnya Jaksa Penuntut Umum telah sangat mengetahui dan mengerti bahwa yang membuat surat jalan adalah Dodi Jaya,” kata tim kuasa hukum, Iran Sahril Siregar membacakan eksepsi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa (20/10).

Iran menyebut, surat palsu yang didakwakan kepada kliennya hingga perkara ini dilimpahkan ke
Pengadilan Negari Jakarta Timur, barang buktinya tidak ditemukan. Dia menyebut, surat dakwaan Jaksa tidak relevan.

“Tidak ditemukan surat yang dibuat oleh Dodi Jaya dan Sri Rejeki Ivana Yuliawati sebagai barang bukti. Sehingga pembuktian tentang adanya surat palsu yang dibuat oleh terdakwa atau oleh Dodi Jaya atau Sri Rejeki tidak akan dapat dilakukan,” cetus Iran.

Dalam dakwaan jaksa, Brigjen Pol Prasetijo Utomo disebut mencoreng nama baik institusi Polri, karena membantu memuluskan surat jalan palsu untuk Djoko Tjandra. Saat itu, Djoko Tjandra berstatus daftar pencarian orang (DPO) dalam kasus hak tagih (cessie) Bank Bali sejak 2009.

“Penggunaan surat jalan, surat keterangan pemeriksaan Covid-19 dan surat rekomendasi kesehatan yang tidak benar tersebut merugikan Polri secara immateriil. Karena hal itu mencederai dan/atau mencoreng nama baik Kepolisian Negara Republik Indonesia,” kata jaksa penuntut umum (JPU) Yeni Trimulyani di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa (13/10).

Jaksa menyebut, Prasetijo telah memfasilitasi agar Djoko Tjandra bisa masuk ke Indonesia untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebab dalam proses pendaftara upaya hukum PK, pemohon yakni Djoko Tjandra harus mendaftarkan secara langsung.

Djoko Tjandra masuk ke Indonesia melalui Bandara Supadio di Pontianak. Kemudian Djoko Tjandra menuju ke Bandara Halim Perdanakusuma di Jakarta menggunakan pesawat sewaan.

“Telah memfasilitasi perjalanan, seperti layaknya perjalanan dinas yang dilakukan oleh orang bukan anggota Polri,” cetus jaksa Yeni.

Prasetijo juga turut memalsukan dokumen rapid tes untuk Djoko Tjandra. Hal ini untuk memastikan Djoko Tjandra sehat atau terbebas dari virus korona atau Covid-19.

“Seolah-olah Satkes Pusdokkes Polri telah memastikan bahwa orang yang bukan anggota Polri telah dilakukan pemeriksaan (wawancara, pemeriksaan fisik, dan rapid test) seperti layaknya anggota Polri,” ucap jaksa Yeni.

Baca juga: Djoko Tjandra Didakwa Palsukan Surat Jalan Untuk Masuk Indonesia

Menurut jaksa, seharusnya Prasetijo turut membantu atau memberikan informasi kepada Kejaksaan Agung terkait keberadaan Djoko Tjandra. Sebab, Djoko Tjandra berstatus buron sejak 2009.

“Akan menimbulkan kesan negatif bagi Polri, yang seharusnya justru membantu Kejaksaan Agung menangkap saksi Djoko Soegiarto Tjandra untuk menjalankan pidana yang telah dijatuhkan kepadanya,” tegas jaksa Yeni.

Prasetijo didakwa melanggar Pasal 263 ayat 1 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 263 ayat 2 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Editor : Kuswandi

Reporter : Muhammad Ridwan



Close Ads