alexametrics
Menyambut Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Rapor Merah Karhutla, Jokowi Diminta Buat KPK versi Lingkungan Hidup

20 Oktober 2019, 18:07:55 WIB

JawaPos.com – Lima tahun pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih dihiasi dengan sejumlah rapor merah. Salah satunya yakni terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Terhitung pada periode 2014-2019, ada 2 kali karhutla yang tergolong cukup dahsyat dan berdampak pada lingkungan.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) lantas menagih 4 komitmen Jokowi yang pernah diutarakan saat blusukan karhutla pada 2014. Komitmen tersebut yakni terkait aspek penegakkan hukum, pemulihan ekosistem gambut, mengembalikan wilayah kelola rakyat yang dirampas korporasi, dan perizinan pembukaan lahan.

Manajer Kampanye Hutan dan Perkebunan Skala Besar WALHI, Zenzi Suhadi mengatakan, 4 komitmen ini harus dijalankan Jokowi secara paralel. Namun, selama 5 tahun ini tidak berjalan dengan baik. Terbukti dengan adanya 2 karhutla yang tergolong parah.

“Itu mengingatkan juga kepada presiden apa yang menjadi komitmen presiden itu belum dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam hal ini intitusi dan kabinetnya selama 5 tahun,” kata Zenzi kepada JawaPos.com, Jumat (18/10).

Zenzi menjelaskan, dari aspek penegakkan hukum, WALHI menilai telah gagal dilaksanakan. Polri bahkan dianggap salah kaprah karena terlalu banyak menetapkan tersangka kepada petani lokal. Konidisi ini bisa menganggu stabilitas pangan karena para petani ini banyak menyumbang kontribusi pangan dengan ekosistem gambutnya.

WALHI mencatat ada 4 aspek penegakkan hukum yang harus dilakukan. Yakni pertama praktik korupsi penerbitan izin, karena ada lahan yang tidak boleh dibuka sebagai perkebunan tapi izinnya diterbitkan. Kedua pengerusakan ekosistem gambut itu sendiri. Yang dipaksa menjadi daratan demi penaman sawit akasia dan ekaliptus. Ketiga, pembakaran lahan. Dan keempat pencemaran udara.

Presiden Jokowi saat meninjau kondisi karhutla di Riau, Senin (16/9). (Istimewa/Biro Pers Setpres)

“Catatan kami Jokkwi harus serius menyasar 4 kejahatan ini kalau nggak mau diperiode kedua nanti itu ketemu dengan kebakaran hutan dan asap,” imbuh Zenzi.

WALHI juga menilai pemulihan ekosistem gambut masih gagal. Karena hanya menerapkan kanalisasi. Tidak secara menyeluruh. Selain itu, pengembalian wilayah kelola kepada rakyat juga belum maksimal. Karena ekosistem gambutnya sendiri belum dipulihkan secara menyeluruh.

Terakhir yakni terkait perizinan. WALHI mencatat ada 280 perusahaan sawit dan hutan tanam industri telah mematikan ekosistem gambut 4,5 juta hektare. “Kalau ini tidak dipulihkan maka resiko kebakaran bukan hanya di 4,5 juta saja tapi ekosistem disekitarnya akan ikut resiko terbakar. Karena mengalami kekeringan,” jelas Zenzi.

Secara menyeluruh, Zenzi menilai pemerintah saat ini hanya terfokus pada menyelesaikan masalah karhutla di hilir. Tanpa memperhatikan penyebab di hulunya.

Oleh karena itu, WALHI meminta kepada Jokowi agar di periode keduanya membuat institusi penegakkan hukum baru yang  membidangi kejahatan lingkungan hidup. Bukan hanya karhutla Kalimantan dan Sumatera, melainkan kejahatan lainnya. Sebab, sejauh ini polri dianggap tidak efektif dalam mencegah dan melakukan penegakkan hukum terhadap kasus karhutla.

“Harus ada intitusi pengakkan hukum baru yang dibuat pak Jokowi, apakah penegakkan hukum terpadu yang dibawah komando langsung presiden dan ini juga proses penyidikan dan penuntutan harus satu kamar seperti KPK,” pungkas Zenzi.

Editor : Bintang Pradewo

Reporter : Sabik Aji Taufan


Close Ads