alexametrics
Menyambut Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Jokowi-Ma’aruf Harus Tingkatkan Aspek Ini Soal Hubungan Internasional

20 Oktober 2019, 21:15:54 WIB

JawaPos.com – Indonesia dalam hal hubungan internasional dinilai sudah baik. Toh, pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’aruf Amin tetap harus memperhatikan beberapa aspek agar kedaulatan dan kehormatan Indonesia di mata dunia lebih bertaji. Hal tersebut disampaikan Pakar Politik Hubungan Internasional Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah. Dirinya menyebut, saat ini Indonesia di sektor hubungan internasional dikatakannya sudah cukup mumpuni baik di sektor hubungan bilateral antarnegara maupun multilateral.

“Suara Indonesia sudah mulai didengar dengan menjadi anggota Dewan Keamanan (DK) tidak tetap Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Hanya saja ke depan kita berhadapan dengan situasi yang semakin tidak menentu. Ini harus diantisipasi,” ujarnya ketika dihubungi JawaPos.com.

Selain hubungan internasional bilateral dan multilateral, performa Indonesia di mata internasional juga sudah sangat baik dengan melindungi warga negara Indonesia (WNI) yang berada di luar. Banyak metode-metode berbasis elektronik yang sudah diterapkan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk membantu warga Indonesia di luar negeri saat membutuhkan bantuan. Itu harus diapresiasi,” lanjut Reza.

Dirinya mencontohkan, saat ini WNI yang ada di luar negeri baik yang datang untuk bekerja atau berlibur di suatu negara, jika ada masalah saat ini mereka tahu alamat kedutaan besarnya, nomor yang harus dihubungi dan dia tahu siapa pejabatnya. Hal ini dikatakan Reza merupakan kemajuan yang perlu diapresiasi.

“Tapi kita berpacu dalam jumlah (sebaran) WNI di luar negeri yang sangat banyak. Di Malaysia banyak, di Timur Tengah juga banyak, yang harus dipersiapkan oleh pemerintahan selanjutnya adalah mempersiapkan diplomat dalam jumlah yang lebih besar,” sebut Reza.

Tak hanya menambah jumlah, pemerintah juga diminta meningkatkan kualitas diplomatnya dengan menambah bidang keahlian yang lebih spesifik. Tujuannya agar kalau ada kendala WNI di luar negeri, keputusan bisa diambil lebih cepat.

Selain itu, yang mesti diperhatikan pemerintahan selanjutnya adalah anggaran Kementerian harus diperbesar. Menurut Reza, hal ini tentang orang kerja, urusannya tak hanya Indonesia, tapi juga urusan di negara lain.

“Karena melindungi warga negara itu amanah konstitusi. Jika ada WNI bermasalah harus dikunjungi, didampingi, disiapkan pengacara dan jaminan hukum lainnya,” ucapnya.

Sementara untuk multilateral, Indonesia saat ini dikatakannya sudah cukup dipandang. Seperti sudah disinggung di atas, saat ini Indonesia suaranya sudah mulai didengar dengan menjadi anggota Dewan Keamanan tidak tetap PBB. Malahan yang terbaru, saat ini Indonesia juga dipercaya sebagai Dewan HAM PBB.

Dengan demikian, menurut Reza, Indonesia dari aspek hubungan internasional bisa ikut langsung mempengaruhi jalannya resolusi PBB dengan membuat agenda sampai ikut membahasnya di Majelis Umum.

Tantangan ke Depan

Tantangan ke depan adalah apa yang harus dibenahi, apa yang harus dipersiapkan Indonesia dari aspek hubungan internasional adalah Indonesia harus menjalin koalisi lebih baik lagi dengan GNB (Gerakan Non-Blok). Hal tersebut agar hasil-hasil baik dari diplomasi Indonesia dengan PBB dapat juga dilanjutkan oleh koalisi negara GNB.

Adapun poin yang harus dibenahi di sektor bilateral, Indonesia masih memiliki tantangan hubungan dengan negara-negara Pasifik Selatan yang agak kurang bersahabat dengan Indonesia. Menurut Reza, kepada mereka kalau perlu dibuat konsulat Indonesia di sana sehingga bisa mencegah terjadinya kritik yang tak beralasan atas Indonesia. Selama ini beberapa negara Pasifik Selatan kerap demikian.

“Misalnya saja negara Vanuatu dan Solomon Island yang selalu mengkritik Indonesia. Yang terbaru mereka mengatakan bahwa konflik di Papua adalah penindasan terhadap Hak Asasi Manusia,” terang Reza. Vanuatu belakangan disebut sebagai negara yang mendukung kemerdekaan Papua.

Selanjutnya, terkait kedaulatan, Indonesia juga diminta harus lebih tegas terhadap negara lain yang mengizinkan kelompok anti Indonesia yang berada di sana. Misalnya di Inggris, Australia, di Amerika Serikat (AS), Belanda dan masih banyak lagi.

“Kita harus berani mengatakan kepada mereka, orang-orang yang anti Indonesia yang tinggal di sana jangan diberikan panggung. Itu menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan kita pada ketulusan negara tersebut untuk menghargai kedaulatan Indonesia dan keutuhan wilayah Indonesia. Saya harapkan pemerintah kita lebih tegas terhadap hal tersebut,” paparnya.

Sama seperti sektor bilateral dan multilateral, dari sektor hukum internasional, Indonesia juga dikatakan sudah cukup baik dengan banyak MOU dengan negara lain tentang perbatasan yang sudah disepakati.

Meski begitu, hal seperti ini harus didukung oleh tersedianya ahli hukum internasional yang lebih banyak. Selain itu, dibutuhkan juga ahli hukum di bidang hak kekayaan intelektual apa lagi saat ini sedang massif ekonomi digital dan perkembangan teknologi komunikasi.

“Sekarang memang tidak kurang, tapi harus diperbanyak. Jika tidak, kedepan akan banyak negara yang mempermainkan kita di sektor hak cipta dan hak paten. Kemenlu juga tidak hanya harus menambah diplomatnya, tetapi juga harus memiliki kualifikasi khusus. Yang sudah ada bisa ditraining lagi, sehingga kita memiliki diplomat yang memiliki aspek-aspek keahlian yang lebih spesifik lagi,” tuturnya.

Reza mengatakan agar kedaulatan Indonesia bisa tetap terjaga adalah pemerintah tidak sembarang memilih mitra. Kemenlu dalam hal ini bermitra dengan DPR di Komisi 1.

“Saya harap ini benar-benar dicari orang yang berkualitas dan mengerti bidangnya. Tolong bagi yang duduk di Komisi 1, mereka harus benar-benar orang yang mengerti masalah Indonesia. Mohon lah mereka dengan latar belakang yang tidak tepat jangan duduk di situ,” tegasnya.

Selanjutnya, tantangan ke depan di sektor hukum internasional, Indonesia saat ini masih harus mengikuti dan jeli melihat situasi perang dagang AS dengan Tiongkok. Karena tidak mustahil masing-masing pihak (AS dan Tiongkok) akan mengambil sikap untuk menekan Indonesia karena kita sama-sama memiliki ketergantungan terhadap kedua negara tersebut.

Kemudian dari sektor hukum internasional, Indonesia harus mengejar perjanjian percepatan batas wilayah dengan negara sekeliling Indonesia seperti Australia, Singapura, Filipina, Thailand dan Timor Leste.

Di pemerintahan baru, Reza menilai Indonesia tetap dapat mempertahankan kehormatannya di mata dunia dengan catatan kondisi dalam negeri stabil, ekonomi berkembang dan pemerintah mencapai sasaran-sasaran pembangunannya. Jika itu bisa dicapai, harapannya kita bisa lebih berdaulat di mata internasional.

“Karena bicara kedaulatan, selain Kemenlu ada juga Kementerian Pertahanan, TNI, Polri dan aspek lainnya. Mereka bisa menjaga kedaulatan kalau stabilitas nasional terjaga dan ekonominya baik,” tandasnya.

Editor : Edy Pramana

Reporter : Rian Alfianto

Alur Cerita Berita

Lihat Semua


Close Ads