alexametrics
Menyambut Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Industri 4.0, Pemerintah Baru Harus Fokus UMKM, Jangan Pengusaha Besar

20 Oktober 2019, 16:04:17 WIB

JawaPos.com – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK) diketahui selalu menggaungkan gagasan Industri 4.0. Kementerian yang digawangi oleh Airlangga Hartarto itu bahkan telah merancang Making Indonesia 4.0 sebagai sebuah roadmap (peta jalan) yang terintegrasi untuk mengimplementasikan sejumlah strategi dalam memasuki era Industri 4.0.

Selama lima tahun ke belakang, kampanye dan persiapan terkait Industri 4.0 juga terus digenjot oleh pemerintah. Namun, era pemerintahan Jokowi – JK berakhir hari ini, Minggu (20/10) dan digantikan oleh pemerintahan baru oleh Jokowi – Ma’aruf Amin. Pemerintahan baru ini pun diminta untuk tidak membuat ketimpangan baru dalam gagasan Industri 4.0.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance atau Indef Bhima Yudhistira Adinegara mengatakan, terkait Industri 4.0, pemerintahan baru harus berhati-hati. Hati-hati di sini adalah pemerintah jangan sampai hanya fokus kepada satu hal, sementara hal lainnya justru terabaikan.

“Pesan untuk pemerintahan baru terkait Industri 4.0, ekonomi digital dan ICT. Pemerintah harus fokus. Jangan hanya memperhatikan sektor yang besar-besar saja. Yang kecil juga mesti diperhatikan. Jangan lupa memperhatikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Industri 4.0 oleh pemerintahan baru jangan sampai menimbulkan ketimpangan baru. Jangan hanya yang besar, UMKM harus ikut,” jelasnya saat dihubungi JawaPos.com.

Lebih jauh Bhima memaparkan, Industri 4.0 ada beberapa yang strategis yang perlu diperhatikan. Pertama Industri 4.0 memerlukan jaringan internet yang mumpuni, supercepat, dan merata. Tantangannya memang pelan-pelan teratasi seperti kehadiran jaringan Palapa Ring. Tetapi selanjutnya bagaimana membuat jaringan dapat sampai ke desa-desa yang sampai saat ini masih belum jelas dan harus segera dibangun.

Selain infrastruktur penunjang, menurut Bhima, yang perlu diperhatikan oleh pemerintahan selanjutnya untuk gagasan Industri 4.0 adalah insentif-insentif untuk riset dan pengembangan bagi sektor manufaktur prioritas seperti otomotif, tekstil, serta makanan dan minuman. Kalau mau masuk ke era 4.0 dibutuhkan dana pengembangan yang cukup besar. Pemerintah sendiri diketahui sudah memiliki Super Deductible Tax untuk riset dan vokasi, tapi itu belum cukup. Untuk riset perlu didorong lagi implementasinya sehingga akan lebih banyak lagi manufaktur yang terlibat dalam gagasan Industri 4.0.

“Yang selanjutnya, ini yang paling penting. Jangan lupakan pelaku usaha kecil dan fokus hanya kepada pengusaha besar. UMKM sangat perlu diperhatikan lebih. Supaya bisa bersaing, mereka harus juga didorong, tujuannya ya agar jelas mereka tidak kalah dengan pelaku industri besar,” tegas Bhima.

Adapun yang perlu diperhatikan oleh pemerintahan selanjutnya bagi UMKM di era Industri 4.0 adalah pelatihan terkait ICT yang berkenaan dengan cloud computing, big data, artificial intelligence (AI), dan istilah lainnya. Berkenaan dengan hal tersebut, UMKM sangat perlu diberikan pendampingan, pelatihan khusus demi pengembangan SDM dan pendampingan baik secara online maupun offline.

“Sektor yang paling siap menghadapi era Industri 4.0 adalah mereka yang padat modal seperti elektronik, otomotif, kima, dan farmasi. Makanya UMKM juga perlu didorong, kalau tidak bisa-bisa mereka kalah, ini kan juga bahaya. Jangan sampai karena kapitalisasi pasar, sektor padat karya atau UMKM ini justru terengah-engah menghadapi era Industri 4.0,” lanjut Bhima.

Selain itu, bagi UMKM yang mengarah ke era Industri 4.0, mereka selain diberikan pendampingan juga mesti diberikan keringanan PPH sampai Nol persen.

Adapun yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan selanjutnya menghadapi era Industri 4.0 adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Menurutnya, level menengah ke atas atau high skill SDM, Indonesia masih sangat kurang, utamanya di bidang ICT seperti pengembang website, programer data analys, dan cyber security masih sangat kurang. Hal tersebut lah yang dinilai membutuhkan push lebih oleh pemerintah kalau mau siap menghadapi era Industri 4.0.

Gagasan Industri 4.0 memang perlu benar-benar dipersiapkan, selain UMKM, usaha yang lebih kecil lagi juga akan terdampak kalau ini tidak disiapkan dengan baik. Disrupsi ini, kata Bhima, kini secara nyata sampai ke level usaha rumahan seperti misalnya warung-warung dan industri lebih mikro lainnya.

Ambil contoh warung makanan dan minuman yang nggak terkoneksi dengan internet lewat platform atau aplikasi misalnya Go-Food dari GoJek dan layanan serupa lainnya, mereka pasti kalah dan akan ketinggalan. “Ini membuktikan kalau sampai di level yang sangat mikro pun juga akan terkena dampaknya jika tidak dipersiapkan dengan baik,” tuturnya.

“Di Indonesia sendiri sampai dengan saat ini untuk Industri 4.0 masih dalam tahap perencanaan, makanya di tahap ini semuanya harus aktif. Mempersiapkan infrastruktur dasar yang memang membutuhkan waktu lama,” tandasnya.

Editor : Fadhil Al Birra

Reporter : Rian Alfianto

Alur Cerita Berita

Lihat Semua


Close Ads