alexametrics

Saran Akademisi Perlu Ada Pusat Info Pemindahan Ibu Kota

20 September 2019, 20:10:32 WIB

JawaPos.com – Rencana pemindahan ibu kota negara ditargetkan terlaksana pada 2024. Karena mepetnya waktu persiapan, Presiden Joko Widodo disarankan menunjuk pejabat yang menjadi leader atau koordinator untuk mengomando proyek besar itu. Dibutuhkan juga pusat informasi agar berita yang tersebar tidak simpang siur.

Saran itu disampaikan pengamat perkotaan Universitas Trisakti Yayat Supriatna dalam diskusi tentang pemindahan ibu kota di Media Center DPR RI kemarin (19/9). ”Saya menyarankan pemerintah terbuka tentang pemindahan ibu kota,” terang dia. Pemerintah harus memberikan informasi yang lengkap terkait rencana besar itu.

Menurut dia, perlu dibuat information center. Semua informasi bisa didapatkan dari tempat itu. Pusat informasi bisa diletakkan di mana saja, di Kementerian PUPR, Bapenas, dan kementerian atau lembaga lainnya. Jika ada masyarakat yang ingin mengetahui rencana pemindahan ibu kota, mereka bisa datang ke pusat informasi.

Pusat informasi itu diisi dengan gallery planning sehingga rencana bisa diketahui. Ada maket ibu kota baru. Tahapan-tahapan yang dilakukan pemerintah juga bisa disampaikan lewat pusat informasi. ”Mungkin setiap bulan ada informasi yang disampaikan kepada masyarakat,” terang Yayat.

Selain pusat informasi, kata dia, perlu ditunjuk leading sector, koordinator, atau pokja pemindahan ibu kota. Jadi, semua kementerian atau lembaga bisa bekerja bersama-sama, bisa bersinergi dalam melaksanakan megaproyek itu. Koordinator bisa ditunjuk presiden. ”Kita tidak hanya bentuk lembaganya, tapi kita juga butuh aktor kuat,” ungkapnya.

Yayat menegaskan, hal itu sangat penting karena target yang diinginkan presiden sangat ketat. Waktunya tidak banyak sehingga sinergi dan leader sangat dibutuhkan dalam menjalankan rencana tersebut.

Ketua Pansus Pemindahan Ibu Kota Zainudin Amali sepakat dengan gagasan yang disampaikan Yayat. Menurut dia, harus ada orang yang mengomando rencana tersebut. Sosok yang bisa mengoordinasi antarlembaga. Mengoordinasikan antarlembaga itu tidak mudah karena ada ego sektoral.

”Lebih mudah mengoordinasi fraksi di DPR,” ucapnya dalam acara yang sama. Pansus juga sepakat dengan usulan adanya pusat informasi sehingga informasi tentang pemindahan bisa satu pintu. Tidak ada lagi informasi berbeda yang disampaikan pemerintah.

Zainudin mengatakan, pansus akan melanjutkan kerjanya. Setelah ini, pihaknya bakal mengunjungi lokasi ibu kota baru. Pansus juga akan mengadakan rapat dengan beberapa kepala daerah, baik gubernur maupun bupati. Selanjutnya, pansus mengundang kementerian dan lembaga terkait untuk mendengarkan penjelasan pemerintah. Kemudian pada 30 September nanti, pansus menyampaikan rekomendasinya dalam rapat paripurna. Rekomendasi itu berkaitan dengan tiga fokus pembahasan pansus, yaitu pembiayaan dan infrastruktur, lokasi dan lingkungan, serta aparatur dan regulasi. ”Kami harus menyelesaikan tugas sebelum periode ini berakhir,” ungkapnya.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : lum/c6/fat



Close Ads