alexametrics

Laode Syarif: Ada Tiga Jenis Pegawai yang Bekerja di KPK

20 September 2019, 16:31:15 WIB

JawaPos.com – Status kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bakal berubah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) terus menuai sorotan. Itu menyusul disahkannya revisi UU yang mengatur lembaga antirasuah itu.

Terkait perubahan itu, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, pegawai KPK pada dasarnya tidak alergi untuk status kepegawaiannya. Tetapi salah satu ciri dari lembaga independen itu adalah kemandirian dari segi sumberdaya manusia.

“Itu bukan kata-kata saya tetapi itu kata-kata di dalam ‘Jakarta Statement on Principles of Anti-Corruption Agencies’ yang biasa disebut ‘Jakarta Principles’,” kata Syarif di gedung KPK, Jakarta, Kamis (19/9).

Laode juga menjelaskan, tidak bisa serta merta nantinya status kepegawaian KPK dikonversi ke menjadi PNS. Karena di KPK itu status kepegawaiannya bukan satu.

“Di KPK itu ada pegawai tetap KPK, ada pegawai negeri yang dipekerjakan di KPK, dan ada pegawai tidak tetap di KPK,” ucap Syarif.

Oleh karena itu, lanjut Laode, jika nantinya memang tidak bisa terelakkan bahwa status kepegawaian KPK harus dikonversi ke dalam ASN, maka KPK harus tetap mengontrol dalam proses rekrutmen, promosi, dan mutasi.

“Kalau mengonversi ke ASN perlu waktu juga. Oleh karena itu, kami berharap nanti kalau pun ini tidak bisa terelakkan harus dikonversi ke dalam ASN, maka kami berharap proses rekrutmen, pelatihan, promosi, mutasi, demosi harus tetap di dalam kontrol KPK karena kalau sudah dikontrol di luar KPK akan gampang dicabut,” tuturnya.

Ia juga menegaskan, sampai saat ini pegawai KPK tetap bekerja seperti biasa. Selain itu, kata dia, proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan juga tetap berjalan di KPK.

“Mudah-mudahan tidak ada kendala yang banyak, tetapi pada saat yang sama karyawan KPK agak ‘gloomy’ dan terus terang banyak yang menangis karena tiba-tiba ‘rumah’-nya berubah secara fundamental tanpa menanyakan kepada kami yang di sini,” kata Loade.

Diketahui, sebelumnya pada Selasa (17/9), Rapat Paripurna DPR RI ke-9 Masa Persidangan I periode 2019-2020 menyetujui hasil revisi UU KPK untuk disahkan menjadi undang-undang.

Editor : Dimas Ryandi

Reporter : Muhammad Ridwan



Close Ads