alexametrics

Pemerintah Diminta Kedepankan Langkah Persuasif kepada Warga Papua

20 Agustus 2019, 18:01:24 WIB

JawaPos.com – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengkritik tindakan represif yang terjadi di Manokwari dan Sorong, Papua Barat, akibat penangkapan mahasiswa Papua di Surabaya. Koordinator KontraS Yati Andriyani menilai, pemerintah seharusnya mengedepankan tindakan persuasif dan dialog untuk mengatasi masalah ini.

Menurut Yati, tindakan aparat yang mengamankan mahasiswa Papua di Surabaya merupakan tindakan represif yang kemudian memicu kerusuhan di sejumlah wilayah di Papua Barat.

“Pendekatan-pendekatan persuasif, dialog harus dibuka, harus dilakukan. Tidak bisa dengan pendekatan keamanan yang tertutup, dengan pendekan penangkapan, penahanan. Yang terjadi ya seperti ini,” kata Yati, Selasa (20/8).

Yati mengatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian KontraS, tindak diskriminatif dan represif lebih sering terjadi kepada masyarakat Papua dibandingkan etnis lainnya. Contoh diskriminatif paling jelas adalah pelarangan aksi mahasiswa Papua, baik di tanah Papua maupun di daerah-daerah lain.

“Persoalan ini semakin menunjukkan memang terkesan masih ada satu pembedaan terhadap masyarakat Papua karena ras mereka adalah Papua,” ucap Yati.

Yati meyakini bahwa peristiwa kerusuhan yang terjadi di Manokwari dan Sorong, Papua Barat dinilai merupakan bentuk akumulasi dari ketidakadilan yang dialami para masyarakat Papua selama ini. Aksi ricuh yang pecah ibarat bom waktu yang sudah saatnya meledak.

“Sekali lagi itu ada hubungannya dengan ketidakadilan tindak-tindakan diskriminatif kepada warga Papua. Saya rasa masyarakat Papua sudah sangat sabar selama ini,” ujar Yati.

Sementara itu, peneliti Amnesty International Indonesia, Papang Hidayat menilai permintaan maaf dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini belum cukup untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di Papua. Papang menginginkan, pemerintah pusat dan daerah dapat bersinergi menghapus diskriminasi terhadap kaum minoritas khususnya warga Papua.

Dia pun menginginkan agar Khofifah dan Risma dapat turun langsung menyampaikan permintaan maaf ke masyarakat Papua. “Yang lebih penting lagi itu Gubernur dan Wali Kota bisa meyakinkan dan blusukan ke bawah. Harus menjamin bahwa masyarakat Papua yang bersekolah di tempat mereka terjamin haknya,” tegas Papang.

Papang pun berharap tidak ada lagi masyatakat Papua yang mendapat diskirminasi atau tindakan represif untuk mencegah yang tidak diinginkan terulang kembali. “Jangan pukul rata. Satu anak Papua bermasalah, semua orang Papua dinilai di stigma menjadi kriminal. Itu rasisme,” pungkasnya.

Editor : Banu Adikara

Reporter : Muhammad Ridwan

Alur Cerita Berita

Lihat Semua


Close Ads