alexametrics

13 Kandidat Capim KPK Disebut Belum Lapor LHKPN

20 Agustus 2019, 23:02:51 WIB

JawaPos.com – Sebanyak 40 orang calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengikuti tes profile asesment. Pansel Capim KPK akan mengumumkan 20 orang yang lulus tes tahap empat tersebut pada 23 Agustus 2019 mendatang.

Koalisi masyarakat sipil yang menamakan Save KPK Jawa Tengah (Jateng) menyoroti kepatuhan terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terhadap 40 Capim KPK tersebut. Menurut catatannya, ada 13 kandidat belum menyerahkan LHKPN.

“Ada 13 kandidat belum pernah menyetor data LHKPN. 27 Capim sudah menyetorkan LHKPN baik hanya satu kali atau bahkan sampai enam kali,” kata Syukron Salam PSP Antikorupsi FH Unnes dalam keterangannya, Selasa (20/8).

Masih adanya capim yang belum mengumpulkan LHKPN, kata Syukron, itu menunjukkan ketidakpatuhan Undang -Undang. Padahal dalam UU KPK pasal 29 Nomor 30 tahun 2002 disebutkan bahwa pimpinan KPK harus mengumumkan kekayaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Hal ini diperkuat dengan Peraturan KPK No 06 tahun 2016 tentang tata cara pendaftaran, pengumuman dan pelaksanaan LHKPN,” ucap Syukron.

Selain itu, lanjutnya, berbagai latar belakang yang dimiliki oleh calon pimpinan KPK, baik dari ASN, lembaga penegak hukum, maupun masyarakat sipil tentunya ada keterikatan-keterikatan dengan lembaga terdahulu. Karena itu, konflik kepentingan dengan lembaga atau pejabat elit lembaga sebelumnya juga perlu dipertanyakan.

Syukron berpandangan, untuk mendapatkan pimpinan KPK yang berintegritas setidaknya seluruh capim harus menyerahkan LHKPN. Hal ini merupakan alat ukur integritas penyelenggara negara, serta ketidakpatuhan terhadap kewajiban pelaporan ini merupakan bukti tidak dimilikinya integritas.

“Pansel wajib mencoret capim KPK yang tidak memenuhi syarat ini karena tidak sesuai ketentuan dalam Undang-Undang,” harapnya.

Bahkan, capim KPK harus bebas dari konflik kepentingan dengan kinerja di KPK. Karena, jika ada capim masih terikat dengan lembaga lain, maka yang bersangkutan harus melakukan deklarasi ke publik untuk keluar dari tempatnya yang lama, itu sebagai bagian dari indepedensi.

“Capim juga harus bebas dari intervensi pejabat lembaga negara,” pungkasnya.

Editor : Dimas Ryandi

Reporter : Muhammad Ridwan



Close Ads