JawaPos.com – Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Pandu Riono mempertanyakan ihwal menurunnya spesimen yang diuji dalam beberapa waktu terakhir. Pasalnya, kondisi itu membuat data kasus Covid-19 menjadi tidak akurat.
Hal itu dianggap berbahaya jika akhirnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan membuka secara bertahap PPKM Darurat. Apalagi Jokowi juga tidak menyebutkan batasan angka penurunan kasus, agar PPKM tersebut bisa dilonggarkan.
“Iya saya tanya kenapa berkurang? Nggak boleh berkurang, kalau masih ada pengurangan testing itu tidak memenuhi kriteria,” kata Pandu saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (20/7).
Pandu menjelaskan, pada PSBB dulu sudah ada kriteria untuk mengambil kebijakan pengetatan atau pelonggaran aktivitas masyarakat. Di antaranya mengacu pada tren kenaikan testing, tren penurunan kasus yang konsisten, tren pengurangan orang yang dirawat di rumah sakit, hingga tren penurunan kematian.
Lalu pelonggaran yang diputuskan juga terbagi beberapa tahapan. Misalnya tahap pertama, kedua, atau ketiga. Apabila kriteria tersebut dipakai, maka pemerintah bisa mengambil kebijakan yang objektif d tidak membahayakan masyarakat.
Di sisi lain, Pandu menilai, tidak menutup kemungkinan, menurunnya penambahan kasus Covid-19 dalam beberapa hari terakhir juga dipengaruhi oleh testing yang berkurang. “Paling gampang nggak usah testing, kalau nggak ditesting nol (kasus) sudah. Itu kan yang dulu dilakukan oleh banyak Pemda supaya memberikan warna hijau. Makanya kan Menkes tidak setuju dengan angka kasus, dia ingin lihat angka testing,” jelasnya.
Atas dasar itu, Pandu mempertanyakan kebijakan yang diambil oleh Jokowi. Terlebih, secara pribadi Pandu sebagai akademisi juga tidak pernah diajak berdikusi untuk menggodok kebijakan yang akan diambil.
“Mungkin epidemiolog yang lain (diajak), mereka kan sudah punya epidemiolog istana. Kadang-kadang gini, emang senang saya diajak? Cuman diajak ngomong nggak dipakai, nggak ada gunanya, lebih baik nggak usah diajak,” pungkas Pandu.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan, mulai 26 Juli 2021 pemerintah akan melakukan pembukaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat) secara bertahap. Tapi, hal ini dilakukan jika kasus Covid-19 dikatakan mulai mengalami penurunan.
“Jika tren kasus terus mengalami penurunan maka 26 juli 2021 pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap,” ujarnya secara virtual, Selasa (20/7).
Jokowi mengakui, penerapan PPKM darurat yang dimulai 3 juli 2021 yang lalu merupakan kebijakan yang tidak bisa dihindari. Kebijakan yang harus diambil pemerintah meskipun terasa sangat berat. Langkah tersebut dilakukan untuk menurunkan penularan covid-19 dan mengurangi kebutuhan masyarakat untuk pengobatan di rumah sakit.
Jokowi menyebut, keberhasilan PPKM Darurat terlihat dari data dimana penambahan kasus dan kepenuhan tempat tidur rumah sakit mengalami penurunan.
