alexametrics

Tanggapi Yusril, Gerindra Ingin Hadirkan Lebih Banyak Saksi di MK

20 Juni 2019, 00:48:24 WIB

JawaPos.com – Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Riza Patria mengatakan, pihaknya ingin menghadirkan saksi sebanyak-banyaknya untuk bisa membuktikan adanya dugaan kecurangan Pilpres yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

Pernyataan itu keluar setelah Ketua Tim Hukum Jokowi-Ma’ruf, Yusril Ihza Mahendra menyebut keterangan saksi fakta yang diajukan oleh Tim Hukum Prabowo-Sandi belum bisa membuktikan kecurangan Pilpres yang masif.

“Karena hanya sebatas 15 saksi ya enggak bisa (buktikan terstruktur, sistematis dan masif di Pilpres 2019, red). Kalau kita bisa menghadirkan lebih banyak ya kita hadirkan lebih,” ujar Riza Patria kepada JawaPos.com di Gedung MK, Jakarta, Kamis (20/6) dini hari.

Ketua DPP Partai Gerindra ini juga menuturkan, adanya saksi-saksi yang dihadirkan ini hanyalah memberikan contoh adanya dugaan kecurangan Pilpres. Misalnya dukungan BUMN, kepala daerah dan kecurangan petugas KPPS.

“Jadi itu kan hanya untuk membuktikan contoh-contoh untuk membuktikan kecurangan di pilpres,” katanya.

‎Menurut Riza, adanya dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif ini bukan seolah-olah Presiden Jokowi memberikan surat ke seluruh masyarakat dan perangkat desa untuk memilihnya di 2019 ini. Melainkan contoh-contoh kecil kecurangan di bawah.

‎”Karena yang namanya terstruktur, sistematis dan masif itu bukan ada surat dari presiden sampai ke seluruh Indonesia,” pungkasnya.

Sebelumnya, ‎Ketua Tim Hukum Jokowi-Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, saksi-saksi yang diajukan oleh Tim Hukum Prabowo-Sandi belum bisa membuktikan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif.

Sehingga ia menilai, saksi dalam sidang MK ini belum bisa disebut adanya kecurangan Pilpres 2019 yang masif. Dalam artian jumlahnya banyak.

“Belum ada satupun (saksi) yang bisa membuktikan kecurangan pemilu. Satu dalil pun enggak ada,” ujar Yusril di Gedung MK, Jakarta, Rabu (19/6) malam.

Selisih angka Jokowi-Ma’ruf Amin dengan Prabowo-Sandi yang jumlahnya mencapai 17 juta suara juga menurut Yusril belum bisa membuktikannya.

Lebih lanjut Yusril menjelaskan, Tim hukum Prabowo-Sandi perlu membuktikan 8,5 juta suara adanya dugaan kecurangan. Kalau kecurangan masih hanya sebatas tingkat kecamatan. Maka belum bisa membuktikan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif.

“Kalau hanya terjadi di kecamatan begitu ya hanya beberapa orang, ya tidak signifikan. Pelanggaran itu baik dilakukan oleh kubu Pak Jokowi maupun kubu Pak Prabowo. Tapi itu kecil-kecil,” katanya.

Yusril juga menduga hakim akan menolak adanya permohonan dugaan kecurangan Pilpres yang disebut oleh Tim Hukum Prabowo-Sandi dengan istilah terstruktur, sistematis dan masif ini. Karena sampai saat ini belum bisa dibuktikan adanya kecurangan yang masif.

“Itu keyakinan saya sesuai dengan apa yang saya lihat dari fakta-fakta di persidangan. Anda kan menyaksikan juga bagaimana saksi saksi itu memberikan kesaksian,” pungkasnya.

Editor : Dimas Ryandi

Reporter : Gunawan Wibisono