alexametrics

Terkait Desa Fiktif, Kabupaten Konawe Jadi Fokus Evaluasi Administrasi

19 November 2019, 21:15:34 WIB

JawaPos.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bakal melakukan verifikasi terhadap desa secara menyeluruh. Penataan tersebut memang akan memakan waktu lama. Hanya saja, hal itu bakal dituntaskan. Fokus evaluasi tertuju pada Kabupaten Konawe yang verifikasi administrasinya dibatasi hanya hingga akhir tahun.

“Batas akhir verifikasi yang dilakukan hingga akhir tahun ini hanya berlaku untuk Kabupaten Konawe, Sultra (Sulawesi Tenggara). Walau begitu, verifikasi secara menyeluruh meliputi desa-desa yang ada di Indonesia akan dilakukan. Hanya itu membutuhkan waktu yang panjang,” kata Direktur Fasilitas Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Kemendagri, Benny Irawan dalam diskusi media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 di Gedung Utama Kemkominfo, Jakarta, Selasa (19/11).

Verifikasi harus dilakukan secepatnya mengingat isu terkait desa fiktif di Kabupaten Konawe. Namun, untuk semua desa di Indonesia, verifikasi dilakukan untuk evaluasi berupa penataan sesuai regulasi yang ada.

“Saya mengatakan tidak ada desa maladministrasi yang menyedot dana desa. Desa itu ada. Tidak ada yang fiktif. Tapi memang ada beberapa desa yang perlu dikuatkan pembinaan administrasinya,” sebut Benny.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut dirinya menerima laporan banyak desa baru tak berpenduduk yang dibentuk agar bisa mendapat kucuran dana desa secara rutin tiap tahun. Menkeu mengatakan agar masalah tersebut tidak berulang, pihaknya akan memperketat penyaluran dana desa.

Selain itu, jajarannya juga akan menyelidiki mekanisme pembentukan desa, termasuk identifikasi jumlahnya, lokasi, dan susunan pengurusnya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menyebut telah membenarkan tentang tiga desa fiktif dan 31 desa dengan Surat Keputusan (SK) yang berada di wilayah Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

Salah satu modus dari dana desa fiktif tersebut dilakukan dengan memundurkan tanggal pembuatan SK (surat keterangan) untuk menyiasati moratorium pemekaran desa oleh Kemendagri. Tindakan tersebut ditengarai menimbulkan kerugian keuangan negara atas Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dikelola beberapa desa di Kabupaten Konawe pada anggaran tahun 2016 hingga 2018.

Editor : Edy Pramana

Reporter : Saifan Zaking



Close Ads