alexametrics

Soal Desa Fiktif, Mendagri Minta KPK dan Polisi Ikut Terlibat

19 November 2019, 09:18:41 WIB

JawaPos.com – Polemik desa fiktif menjadi salah satu sorotan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Mantan Kaporli itu meminta agar setiap instansi lebih dulu berkoordinasi sebelum mengeluarkan pernyataan terkait permasalahan itu.

Tito juga meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) untuk melakukan pengecekan di lapangan, untuk membuktikan ada atau tidaknya desa fiktif itu.

“Saya kira jangan setiap instansi yang membuat pernyataan sendiri yang beda-beda. Maka saya minta untuk koordinasi ke Kemenkeu khususnya dirjen anggaran, kemudian Kemendes yang turun ke lapangan,” ujar Tito di Kompleks Parlemen, Senayan.

Selain dua kementerian tersebut, Tito berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polda Sulawesi Tengah ikut serta dalam polemik soal desa fiktif. Sebab adanya kasus desa fiktif telah menimbulkan polemik.

“KPK juga bisa ikut menangani ke lapangan dan aspek hukumnya dan Polda Sulawesi Tenggara,” katanya.

Tito juga berjanji akan melakukan verifikasi ulang mengenai desa fiktif tersebut. Misalnya adanya desa yang terdampak semburan lumpur Lapindo. Menurutnya desa itu sudah tidak ada akibat terkena dampak semburan lumpur Lapindo. Namun masih tercatat sebagai desa.

“Kalau ada informasi kami akan turun ke lapangan untuk verifikasi lapangan bila diperlukan,” ungkapnya.

Adapun, ‎salurkan Dana Desa sebesar Rp 51,96 triliun. Sementara itu, untuk dana desa hingga 31 Oktober 2019 pemerintah telah menyalurkan anggaran sebesar Rp 51,96 triliun atau 74,23 persen dari pagu alokasi. Dana tersebut berasal dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Untuk mempercepat penyaluran Dana Desa Tahap Ill, Kementerian Keuangan bersama Kementerian Desa PDTT dan Kementerian Dalam Negeri terus mendorong daerah untuk segera memenuhi persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap III sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 193 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Sementara itu, Direktur Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Astera Primanto Bhakti mengatakan, pihaknya masih menunggu berapa jumlah desa yang bermasalah dari Kementerian Dalam Negeri.

Primanto menjelaskan, pihaknya akan membekukan sementara penyaluran dana desa hingga verifikasi jumlah desa fiktif telah diketahui secara pasti.

“Selama ini (verifikasi data desa fiktif di Kemendagri) belum clear maka ini kita freeze (bekukan) dulu yang berkaitan dengan itu. Nanti jumlah detailnya tergantung kementerian dalam negeri,” ujarnya.

 

Editor : Dimas Ryandi

Reporter : Gunawan Wibisono


Close Ads