alexametrics

Dalam Sidang MK, Pemerintah Sebut Dewan Pengawas untuk Mengontrol KPK

19 November 2019, 22:47:27 WIB

JawaPos.com – Sebanyak 25 advokat yang juga berstatus sebagai mahasiswa pasca sarjana Universitas Islam As Syafi’iyah mengajukan gugatan uji materiil dan formil UU KPK hasil revisi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohon mempermasalahkan Pasal 21 ayat (1) huruf a tentang dewan pengawas.

Dalam sidang gugatan tersebut, pihak pemerintah yang diwakilkan koordinator staf ahli Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Agus Haryadi menyatakan, sebelum UU KPK direvisi, KPK merupakan lembaga independen yang tak terbatas kewenangannya. Menurutnya, itu sangat bertentangan dengan hukum.

“Kedudukan KPK sebelum revisi UU KPK yang menempatkan KPK sebagai lembaga independen tak terbatas yang secara fakta tidak dalam ranah legislatif, eksekutif, atau yudikatif sangat bertentangan dengan asas trias politica sebagai sumber hukum negara di negara Republik Indonesia,” kata Agus di Gedung MK, Jakarta, Selasa (19/11).

Agus yang mewakili Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Presiden Joko Widodo dari unsur pemerintah menyebut, secara ketatanegaraan, KPK yang tidak dapat dikontrol oleh kekuasaan pemerintahan atau lembaga manapun sangat bertentangan dengan sistem pemerintahan Indonesia.

Dalam UUD 1945, lanjut Agus, sudah seharusnya bahwa lembaga-lembaga negara memiliki sistem check and balances sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sistem check and balances bertujuan untuk menciptakan lembaga-lembaga yang bekerja dan saling berhubungan satu sama lain menuju tercapainya tujuan penyelenggaraan negara.

“Munculnya revisi UU KPK dengan memunculkan adanya dewan pengawas, pemerintah dapat mendekatkan dengan norma tersebut telah sesuai berdasarkan sistem pemerintahan Indonesia dalam model check and balances yang bertujuan satu sebagai kontrol tindakan pemerintah dalam bidang pemberantasan tindak pidana korupsi, KPK sebagai institusi pelaskana,” ucap Agus.

Oleh karena itu, Agus menuturkan dewan pengawas dibentuk pemerintah untuk menghindari ketidakpercayaan masyarakat. Sehingga dapat menciptakan sistem transparansi dalam upaya pemberantasan korupsi

“Pemerintah berkeyakinan bahwa kedudukan Dewan Pengawas KPK tidak dapat dianggap dalam rangka melemahkan KPK namun justru sebagai penguatan dalam sistem pemerintahan dalam model check and balances dalam bidang pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga tidak bertentangan dengan UUD 1945,” pungkas Agus.

Editor : Edy Pramana

Reporter : Muhammad Ridwan



Close Ads