JawaPos Radar | Iklan Jitu

Sosiolog: PSI Jadikan Politik Kebangsaan Soeharto Sebagai Rujukan

Ingin Hilangkan Kekhasan Daerah

19 November 2018, 14:56:07 WIB | Editor: Estu Suryowati
Sosiolog: PSI Jadikan Politik Kebangsaan Soeharto Sebagai Rujukan
Dalam hal penolakan terhadap wacana Perda Syariah, PSI justru dinilai mengacu pada politik kebangsaan Soeharto. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Penolakan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) atas wacana Perda Syariah menjadi polemik. Meski alasannya adalah agar tidak ada diskriminasi, namun di mata sosiolog Universitas Nasional Sigit Rochadi, penolakan PSI menimbulkan tanda tanya besar.

Sigit menengarai, agaknya partai yang dinakhodai Grace Natalie itu justru menjadikan politik kebangsaan Soeharto sebagai rujukan dalam bernegara. Betapa tidak, kata Sigit, era Orde Baru, Soeharto pernah mengeluarkan sejumlah regulasi yang pada intinya seluruh wilayah harus mengikuti aturan pemerintahan pusat.

Salah satunya yakni Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Saat itu, Soeharto memaksa semuanya diseragamkan menggunakan istilah 'desa'. Padahal, tidak ada sebutan 'desa' di Aceh dan di Sumatera Barat.

"Jadi, kalau PSI ingin menghilangkan kekhasan masing-masing daerah (berarti) PSI ingin merujuk politik kebangsaanya Soeharto itu," kata Sigit kepada JawaPos.com, Senin (19/11).

Sigit pun menilai, penolakan PSI atas wacana Perda Syariah sulit diwujudkan. Sebab, sama seperti era Orde Baru, jika daerah tidak boleh mengeluarkan Perda Syariah maka sama saja daerah tidak diperbolehkan membangun kekhasannya.

"(Jadi, PSI) Ingin membangun kebijakan-kebijakan di daerah berdasarkan standar yang umum, politik kebangsaan dari Sabang sampai Marauke. Jadi daerah dilarang untuk membangun kekhasannya masing-masing," katanya.

Sebelumnya, Ketua PSI Grace Natalie menjelaskan, sikap PSI atas penolakan perda syariah dan injil justru lantaran partai ingin mengembalikan agama pada khitahnya. "PSI ingin mengembalikan agama kepada khitahnya yang mulia. Jangan dipakai-pakai sebagai alat politik," tambahnya.

Grace menjelaskan, dirinya pribadi dan partai sama sekali tidak anti agama. Bagi PSI, semua agama mulia. Oleh karenanya, PSI berharap tidak ada diskriminasi perlakuan bernegara bagi penganutnya.

"Kami menjelaskan bahwa PSI tidak anti agama. Itu tidak sama sekali," katanya.

Alasan adanya penolakan terhadap perda syariah lantaran PSI merujuk pada hasil sejumlah lembaga survei yang menyebutkan meningkatnya intoleransi di Indonesia. Ini menjadi salah satu alasan PSI untuk mencegah munculnya regulasi yang berpotensi menyuburkan diskriminasi.

"Hari ini toleransi memburuk. Artinya tambah banyak intoleran. Bahkan survei dari lembaga survei di Indonesia hampir enam dari 10 orang Indonesia tidak bersedia memilih orang yang berbeda keyakinan. Ini darurat, kalau kita tidak mendidik secara benar Indonesia bisa semakin gawat," pungkasnya.

(gwn/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up