alexametrics

Menpora Temui Jokowi Serahkan Surat Pengunduran Diri Tadi Pagi

19 September 2019, 11:41:47 WIB

JawaPos.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sudah menerima permohonan pengunduran diri dari Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu disebut telah menyerahkan surat permohonan mundur secara langsung ke Jokowi di Istana Kepresidenan, Rabu pagi (19/9).

“Tadi pagi Pak Imam Nahrawi bertemu dengan saya dan saya menghormati apa yang sudah diputuskan oleh KPK bahwa Pak Imam Nahrawi sudah menjadi tersangka,” ujar Jokow usai menerima pimpinan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu siang (19/9).

Terkait permohonan tersebut, Jokowi mengaku belum mengambil keputusan. Dia beralasan masih mempertimbangkan keputusan yang terbaik.

“Tentu saja akan kita segera pertimbangkan apakah segera diganti dengan yang baru atau memakai Plt (pelaksana tugas),” imbuhnya.

Saat disinggung apakah menteri pengganti Imam berasal dari PKB lagi, Jokowi enggan memberi jawaban. Dia beralasan tidak ingin terburu-buru.

“Belum baru sejam lalu kasih surat pengunduran dirinya. Kita pertimbangkan dalam sehari,” tuturnya.

Seperti diketahui, Menpora Imam Nahrawi ditetapkan sebagai tersangka kasus suap hibah Komite Olahrag Nasional Indonesia (KONI). Mantan sekjen PKB itu diduga menerima suap sebesar Rp 26,5 miliar.

Uang suap tersebut, diduga melalui perantara asisten pribadi Menpora Miftahul Ulum. KPK mendduga telah menerima uang sejumlah Rp 14,7 miliar. Selain itu, dalam rentang waktu 2016-2018, Imam juga meminta uang sejumlah total Rp 11,8 miliar. Uang itu merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan oleh KONI kepada Kemenpora Tahun Anggaran 2018.

Atas perbuatannya, Imam dikenakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPJuncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Editor : Dimas Ryandi

Reporter : Folly Akbar



Close Ads