JawaPos Radar

Bela Wiranto, OSO Sebut Usulan untuk KPK Bukan Intervensi

19/03/2018, 14:00 WIB | Editor: Estu Suryowati
OSO
Ketua Umum Partai Hanura Osman Sapta Odang (OSO) (baju putih) tengah berjabat tangan dengan Wiranto. (Dok. JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com – Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) membantah bahwa Wiranto telah mengintervensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu terkait usulan Wiranto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) agar KPK menunda penetapan tersangka calon kepala daerah (cakada) yang terlibat kasus tindak pidana korupsi.

“Keliru, kalau (disebut) intervensi itu keliru besar,” kata OSO di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (19/3).

OSO berdalih, usulan agar KPK menunda penetapan tersangka cakada bermasalah itu lantaran sebagai Menkopolhukam Wiranto wajib menjaga keseimbangan dalam kepentingan hukum dan keamanan.

Namun ia menambahkan, dikarenakan bentuknya hanya imbauan, semestinya tidak menjadi masalah apabila KPK menjalankan atau tidak terhadap usulan Wiranto itu.

“Saya melihatnya (usulan Wiranto) untuk melindungi Pilkada juga. Jadi, imbauan itu saya kira manusiawi. Bahwa nanti nggak diterima, itu juga haknya (KPK),” katanya.

Sebelumnya, Wiranto meminta KPK menunda penetapan tersangka cakada yang terlibat kasus korupsi. Wiranto berdalih, penetapan tersangka cakada yang terlibat kasus korupsi akan mengganggu keberlangsungan pilkada.

Menurutnya, jika sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka kepercayaan pemilih terhadap cakada dan partai pendukungnya akan turun. Wiranto menilai permintaan pemerintah ini tidak berlebihan.

Mantan Ketua Umum Hanura itu menambahkan, proses hukum terhadap cakada yang terlibat kasus korupsi bisa dilanjutkan usai pilkada berakhir. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, lembaganya tak punya masalah dengan pemerintah sampai Wiranto mengusulkan demikian.

“Ya tidak ada masalah kan dengan semua pemerintah. Ya nanti kita dengarkan imbauan dari beliau (Wiranto),” kata Laode, Kamis (15/3).

Lebih lanjut, Laode menegaskan, lembaganya juga tidak akan terpengaruh dengan tudingan berbuat politis karena menetapkan tersangka cakada terlibat korupsi sebelum hari pemilihan.

“Yang penting bahwa proses penegakan hukum harus dibedakan dengan hal-hal lain yang di luar penegak hukum,” tegas Laode.

(ce1/aim/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up