alexametrics

DPR Akan Inventarisasi Pasal Bermasalah di RUU Ketahanan Keluarga

19 Februari 2020, 13:59:05 WIB

JawaPos.com – Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga masuk dalam prolegnas prioritas 2020. RUU ini pun menuai polemik karena dianggap terlalu mengurusi ranah privat.

Menanggapi hal tersebut, ‎Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya ingin memastikan bahwa RUU itu tidak menjadi kontroversi. Sehingga nantinya setelah menjadi UU maka tidak menimbulkan polemik.

“Kita juga tidak ada ingin ada UU yang kemudian nanti menuai kontroversial yang menurut beberapa kalangan,” ujar Dasco di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/2).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini mengatakan beberapa pasal yang kontroversi akan dilakukan pembahasan ulang. Sehingga tidak menjadi perdebatan di publik lagi terkait RUU Ketahanan Keluarga ini. “Ya justru karena ada beberapa kontroversi, kita akan sama-sama cermati dalam pembahasan dan sinkronisasi di Baleg nanti,” katanya.

Nantinya menurut Dasco, DPR akan melakukan inventarisasi pasal-pasal yang dianggap menimbulkan pro dan kontra di publik. Sehingga nantinya bisa sama-sama dilakukan pembahasan. “Akan kita sama-sama cermati dan sama-sama membuat daftar inventarisasi masalahnya,” ungkapnya.

‎Adapun RUU Ketahanan Keluarga merupakan usulan dari lima anggota DPR yakni Ledia Hanifa dan Netty Prasetiyani dari PKS, Sodik Mudjahid dari Gerindra, Ali Taher dari PAN serta Endang Maria dari Golkar.

Berikut sejumlah pasal kontroversial di dalam RUU Ketahanan Keluarga:

1. Peran Istri Dalam Rumah Tangga

Dalam pasal 25 ayat 3 disebutkan peran seorang istri wajib mengatur urusan rumah tangga hingga memenuhi hak suami dan anak sesuai norma agama.

(3) Kewajiban istri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain:

a. wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;

b. menjaga keutuhan keluarga; serta

c. memperlakukan suami dan Anak secara baik, serta

memenuhi hak-hak suami dan Anak sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penanganan Krisis Keluarga karena Penyimpangan Seksual

RUU ketahanan Keluarga dalam pasal 85-87 juga mengatur mengenai kewhiban keluarga melakukan rehabilitasi hingga bimbingan terhadap anggota keluar yang memiliki penyimpangan seksual.

Pihak keluarga juga wajib melaporkan anggota keluarga yang memiliki penyimpangan seksual kepada lembaga yang nantinya ditunjuk untuk menangani masalah tersebut.

Pasal 85:

Badan yang menangani Ketahanan Keluarga wajib melaksanakan penanganan Krisis Keluarga karena penyimpangan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf f berupa:

a. rehabilitasi sosial;
b. rehabilitasi psikologis;
c. bimbingan rohani; dan/atau
d. rehabilitasi medis.

Pasal 86

Keluarga yang mengalami Krisis Keluarga karena penyimpangan seksual wajib melaporkan anggota Keluarganya kepada Badan yang menangani Ketahanan Keluarga atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.

Pasal 87

Setiap Orang dewasa yang mengalami penyimpangan seksual wajib melaporkan diri kepada Badan yang menangani Ketahanan Keluarga atau lembaga rehabilitasi untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.

Editor : Bintang Pradewo

Reporter : Gunawan Wibisono



Close Ads