alexametrics

Diundangkan Kemenkumham, KPK Belum Terima Dokumen UU KPK Hasil Revisi

18 Oktober 2019, 11:41:47 WIB

JawaPos.com – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) resmi mencatat UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) hasil revisi ke Lembaran Negara sebagai UU Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK. Revisi atas UU Nomor 30 Tahun 2002 itu sudah diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 197 dengan Nomor Tambahan Lembar Negara (TLN): 6409 tertanggal 17 Oktober 2019.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengaku mendapat informasi mengenai diundangkannya UU tersebut pada Jumat (18/10) pagi ini. Meski demikian, KPK belum mendapat dokumen UU baru tersebut.

Lebih lanjut ia mengatakan, setelah mendapat dokumen UU tersebut, KPK akan membahas dan mempelajari setiap pasal untuk memutuskan tindak lanjut berikutnya.

“Nanti akan dilihat apa isi UU tersebut, dan segera kami bahas untuk memutuskan tindak lanjut berikutnya,” jelasnya, Jumat (18/1).

Sebagiamana diketahui UU Nomor 30 Tahun 2002 hasil revisi resmi dibubuhi nomor oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). UU KPK hasil revisi DPR dan Pemerintah itu telah masuk ke Lembaran Negara dengan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK.

“Revisi UU KPK sudah tercatat dalam Lembaran Negara sebagai UU Nomor 19 Tahun 2019 mengenai Perubahan UU KPK, sudah diundangkan di Lembaran Negara Nomor 197 dengan nomor Tambahan Lembar Negara (TLN): 6409 tertanggal 17 Oktober 2019,” kata Direktur Jenderal Perundang-undangan Kemenkumham, Widodo Eka Tjahjana saat dikonfirmasi, Jumat (18/10).

UU KPK hasil revisi secara otomatis memang berlaku pada Kamis (17/10) kemarin. Sebab, rapat paripurna DPR yang mengesahkan RUU KPK menjadi UU digelar pada Selasa (17/9).

Sesuai dengan Pasal 73 Ayat (2) UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jika UU yang disahkan dalam rapat paripurna tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama, maka RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Kendati demikian, salinan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK iu masih belum dapat disebarluaskan. Pasalnya, hingga kini masih diteliti oleh pihak Sekretariat Negara.

“Salinan UU masih diautentifikasi oleh Sekretariat Negara. Setelah itu baru kita publikasikan di website,” tukas Widodo.

Editor : Estu Suryowati

Reporter : Muhammad Ridwan



Close Ads