alexametrics

Usai Tetapkan Tersangka, KPK Segera Panggil Menpora Imam Nahrawi

18 September 2019, 21:38:19 WIB

JawaPos.com – KPK segera memanggil Menpora Imam Nahrawi setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Sebelumnya, asisten pribadi Menpora, Miftahul Ulum, sudah ditahan oleh KPK terlebih dulu.

“Segera (dipanggil) tanggalnya berapa, penyidik akan memanggil,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (18/9).

Dalam proses penyelidikan, kata Alex, KPK telah berupaya memanggil politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu sebanyak tiga kali pemanggilan. Namun, Imam tak beritikad baik untuk memenuhi panggilan KPK.

“Pada proses penyelidikan yang dilakukan sejak 25 Juni 2019. KPK telah memanggil Imam Nahrawi sebanyak tiga kali, namun tidak menghadiri permintaan
keterangan tersebut, yaitu pada 31 Juli, 2 Agustus 2019 dan 21 Agustus 2019,” ucap Alex.

Melihat sebelumnya, Miftahul Ulum terlebih dahulu mengenakan rompi tahanan KPK dengan kedua tangannya diborgol. Hal ini pun serupa akan segera dilakukan terhadap Imam Nahrawi.

“KPK memandang telah memberikan ruang yang cukup bagi Imam untuk memberikan keterangan dan klarifikasi pada tahap penyelidikan,” tegas Alex.

Pasalnya pada Rabu (11/9) malam, usai keluar dari ruang penyidik KPK, Miftahul Ulum secara mengejutkan mengenakan rompi oranye dengan tangan diborgol. Ulum ketika itu menyatakan, bahwa kasusnya tekah naik pada proses penyidikan.

“Saya ini penanganannya sudah ke penyidikan,” ujar Ulum, Rabu (11/9) malam.

Ulum hingga saat ini tengah mendekam di rumah tahanan (Rutan) K4 yang tepat berada di belakang gedung KPK. Ulum ditahan untuk 20 hari ke depan.

Dalam perkara ini, Imam Nahrawi diduga meminta uang Rp11,8 miliar dalam rentang waktu 2016-2018, sehingga total dugaan penerimaan sebesar Rp26,5 miliar. Uang itu merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan oleh KONI kepada Kemenpora Tahun Anggaran 2018.

Tersangka dikenakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPJuncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Editor : Kuswandi

Reporter : Muhammad Ridwan



Close Ads