JawaPos Radar

Soal Penyelesaian Kasus HAM Berat

Pidato Jokowi Sinyal Kuat untuk Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat

18/08/2018, 18:10 WIB | Editor: Kuswandi
Pidato Jokowi Sinyal Kuat untuk Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Komisioner Komnas HAM saat menggelar konferensi pers penyelesaian kasus HAM beberapa waktu lalu (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)
Share this image

JawaPos.com - Dalam pidato kenegaraan yang disampaikan beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo menyatakan akan tetap berkomitmen dalam menangani permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satunya pelanggaran HAM berat yang belum menemui titik temu. Menurutnya, hal itu sebagai upaya pemenuhan HAM bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Menanggapi itu, Komisioner Penelitian dan Pengkajian Komnas HAM, Mohammad Choirul Anam, menilai sikap yang ditunjukkan Jokowi sebagai upaya serius akan menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.

"Pidato itu sebagai penegasan atas percepatan penyelesaian pelanggaran berat HAM ini, menguatkan pertemuan Komnas HAM dengan presiden pada (8/6), lalu. Sehingga pidato kenegaraan ini dapat dimaknai sebagai sinyal kuat agar ada tindakan konkret dan segera penuntasan kasus pelanggaran berat HAM," jelasnya pada JawaPos.com, Sabtu (18/8).

Anam mengaku menyambut baik akan adanya pidato yang meminta menuntaskan kasus ini. Anam mengatakan, menurut UU kasus pelanggaran HAM berat dimasa lalu masuk dalam UU 26 tahun 2000 yaitu mengenai penyelesaian pelanggaran berat diselesaikan dengan jalan pro justicia.

"Komnas HAM berdasarkan UU 26/2000 telah menjalankan kewenangannya untuk dan mengirimkan berkas penyelidikan pro justicia kepada jaksa agung sebagai penyidik," tukasnya.

Setelah penyelidikan dilakukan, maka peran penuntasan berada pada jaksa agung sebagai penyidik. Dia menuturkan, jaksa agung memiliki kewajiban hukum menuntaskan pelanggaran berat masa lalu dan kewajiban politik mengkonkretkan pidato kenegaraan presiden.

"Pidato kenegaraan itu juga memberikan konfirmasi bahwa penyelesaian pelanggaran berat HAM berlarut larut. Perlu tindakan konkret dari presiden untuk implementasi subtansi dan semangat penuntasan," imbuhnya.

Jika jaksa agung tak segera menggubris permintaan presiden dengan segera menuntaskan kasus ini, maka makna pidato kenegaraan presiden hanya sebagai janji.

"Tanpa kepastian dan tindakan konkret presiden, pidato kenegaraan yang telah dibacakan akan dimaknai sebagai janji semata tanpa implementasi," pungkasnya.

"Penuntasan ini harus dengan skema hukum yang ada," tukasnya.

Selain itu, kata Anam adanya ide satgas gabungan yang akan dibentuk oleh Kemenpolhukam tidak memiliki dasar hukum yang kuat, jadi harus dihentikan guna menghormati hukum.

(ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up