alexametrics

PKS Tegas Tolak RUU IKN Disahkan Jadi UU

18 Januari 2022, 11:36:44 WIB

JawaPos.com – Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) telah disepakati dan akan disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna DPR pada Selasa (18/1). Setidaknya delapan fraksi menyetujui hal ini.

Hanya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak.

Anggota Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengatakan pihaknya menolak RUU IKN disahkan menjadi UU. Alasannya ada masalah formil dan substantif pada RUU tersebut.

“PKS melihat gagasan pemindahan IKN memuat potensi masalah baik formil maupun substantif,” ujar Mardani kepada wartawan, Selasa (18/1).

Ia menuturkan, contoh secara formil prosedural adalah materi muatan yang terdapat dlm RUU IKN mengandung berbagai permasalahan konstitusionalitas. PKS melihat konsep IKN yang dirancang sebagai wilayah setingkat provinsi administratif tidak sejalan dengan konsep negara kesatuan yang ada di dalam UUD 1945, konsensus nasional, dan empat pilar kebangsaan.

Menurut Mardani, konsep provinsi administratif dalam RUU IKN menempatkan penyelenggaraan pemerintah daerah IKN dikelola oleh Kepala Otorita IKN bukan dimpimpin oleh gubernur. Kemudian pengisian jabatan Kepala Otorita IKN dilakukan melalui penunjukkan oleh Presiden RI.

“Penyelenggaraan pemerintahan IKN melalui otorita IKN harus dikaji lagi karena konstitusi hanya mengenal kelembagaan Gubernur dan DPRD sebagai unsur pemerintahan daerah tingkat provinsi,” katanya.

Mardani mengatakan, PKS juga menolak RUU IKN tersebut karena pembahasannya tergesa-gesa dan dalam waktu terbatas. Hal ini berpotensi banyak kelehamahan-kelemahan jika telah disahkan menjadi UU.

“Pansus pun dibentuk dalam waktu yang amat singkat. Dengan waktu yang terbatas, amat berpotensi mengalami kelemahan-kelemahan baik dalam hal penyerapan aspirasi di masyarakat maupun partisipasi masyarakat menjadi hal yang esensial,” ungkapnya.

Menurut Mardani, pembahasan yang tergesa-gesa, tidak cermat terhadap substansi strategis dan berdampak besar pada publik dan sangatlah berisiko. Mardani pun menyinggung, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan pembentukan UU Cipta Kerja tidak sesuai dengan perundangan.

“Putusan MK belum lama ini menilai proses pembentukan UU Cipta Kerja tidak sesuai dengan peraturan pembentukan perundang-undanganan. Tidak cukup jadi pembelanjaran?” tuturnya.

Diketahui DPR akan mengesahkan RUU IKN menjadi UU. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah memilih Nusantara sebagai nama ibu kota negara baru tersebut.

Presiden Jokowi telah menerima 80 lebih masukan terkait nama ibu kota baru tersebut, seperti Negara Jaya, Nusantara Jaya, Nusa Karya, Nusa Jaya, Pertiwipura, Wanapura, Cakrawalapura, Kertanegara. Namun akhirnya dipilih nama Nusantara.

Editor : Banu Adikara

Reporter : Gunawan Wibisono

Saksikan video menarik berikut ini: