Diwarnai Penolakan PKS, RUU TPKS Resmi Disahkan jadi Inisiatif DPR

18 Januari 2022, 13:29:39 WIB

JawaPos.com – Rapat paripurna anggota DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi usul inisiatif DPR. Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani awalnya meminta kepada sembilan fraksi yang ada di DPR memberikan pandangan mereka kepada RUU TPKS. Hanya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saja yang menolak RUU TPKS dijadikan usul DPR.

Setelah mendengar pandangan para Fraksi, Puan kemudian meminta persetujuan para anggota dewan yang hadir, apakah RUU TPKS bisa dijadikan sebagai usul insiatif DPR.

“Sidang dewan terhormat dengan demikian sembilan fraksi sudah menyampaikan pendapat fraksinya masing-masing. Kini saatnya kita menanyakan apakah RUU Usul Inisiatif Baleg tentang TPKS dapat disetujui sebagai usul inisiatif DPR?” sebut Puan di ruang paripurna DPR, Selasa (18/1).

“Setuju,” jawab anggota dewan yang hadir.

Sementara itu, Juru Bicara Fraksi PKS Kurniasih Mufidawati mengatakan pihaknya memang menolak RUU TPKS menjadi inisiatif DPR. Namun, bukan berarti PKS tidak setuju terhadap perlindungan korban kekerasan seksual.

“Kami fraksi PKS menolak RUU tentang TPKS untuk ditetapkan sebagai RUU usul DPR RI, bukan karena kami tidak setuju perlindungan terhadap korban kekerasan seksual terutama kaum perempuan,” ujar Mufida.

Mufida menegaskan, PKS bersikukuh RUU TPKS harus memasukkan tindak pidana kesusilaan seperti perzinahan dan penyimpangan seksual.

“Karena RUU TPKS ini tidak memasukkan secara komprehensif seluruh tindak pidana kesusilaan yang meliputi kekerasan seksual, perzinahan, dan penyimpangan seksual yang menurut kami menjadi esensi penting dalam pencegahan dan perlindungan dari kekerasan seksual,” katanya.

Terpisah, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, usai RUU TPKS disahkan menjadi inisiatif DPR, maka pihaknya akan segera mengirim surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Iya kita langsung kirim surat ke Presiden,” ungkapnya.

Dasco menuturkan, sambil menunggu surat Presiden, DPR akan menggelar focus group discussion (FGD) dalam rangka menampung aspirasi masyarakat. “Kami akan melakukan FGD-FGD untuk kepentingan menampung aspirasi masyarakat dan kemudian setelahnya kita baru akan masuk ke pembahasan,” tuturnya.

Usai Surpres turun, lanjut Dasco, barulah DPR menggelar rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk menunjuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD) terkait pembahasannya.

Editor : Edy Pramana

Reporter : Gunawan Wibisono

Saksikan video menarik berikut ini:

Close Ads