JawaPos Radar | Iklan Jitu

Maarif Institute: Perda Keagamaan Wujud Salah Tafsir Sila I Pancasila

17 November 2018, 09:16:41 WIB | Editor: Estu Suryowati
Maarif Institute: Perda Keagamaan Wujud Salah Tafsir Sila I Pancasila
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie dilaporkan ke Bareskrim lantaran menentang wacana Perda Syariah dan Injil oleh Eggi Sudjana. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Keinginan mewujudkan keadilan tanpa diskriminasi di masyarakat pun menjadi polemik panjang dan berbuntut pelaporan hukum. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie dilaporkan ke pihak kepolisian lantaran menentang adanya perda syariah dan injil.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Maarif Institute, Abdullah Darraz mengatakan, pelaporan yang dilakukan oleh Eggi Sudjana itu menunjukkan model politikus yang tidak siap dengan perbedaan pendapat.

"Seharusnya terlebih dahulu mengajak diskusi dan beradu argumen terhadap pandangan yang menolak perda-perda keagamaan. Tidak lantas dibawa ke ranah hukum," ujar Darraz dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Sabtu (17/11).

Menurut Darraz, perda-perda bernuansa keagamaan itu merupakan wujud salah kaprah terhadap sila pertama Pancasila.

Darraz mengaku sepakat bahwa Pancasila yang memuat sila Ketuhanan Yang Maha Esa harus ditafsirkan dengan perspektif kebangsaan yang luas. Yakni, yang bisa memayungi semua anak bangsa dan tidak digiring pada penafsiran keagamaan tertentu secara eksklusif.

Oleh karenanya, Darraz menjelaskan bahwa upaya memunculkan perda-perda keagamaan itu merupakan sebuah kesalahan penafsiran atas Pancasila sila pertama.

"Perda berbasis agama merupakan satu penonjolan identitas keagamaan tertentu yang sangat potensial bermuatan diskriminatif. Kita menyaksikan akhir-akhir ini politik identitas (dengan menggunakan identitas agama tertentu) telah bangkit, dan itu berpotensi memecah belah keutuhan bangsa," katanya.

Pelaporan Grace Natalie juga ia nilai adalah sebuah kesalahan dan langkah yang tidak tepat. Pasalnya ini memperlihatkan ketidaksiapan melakukan diskursus publik terkait isu perbedaan pendapat.

"Sepatutnya, dengan adanya lontaran penolakan perda agama ini, harus dijadikan momentum mencerdaskan publik dan menciptakan diskursus publik yang sehat. Bukan malah dikriminalisasi melalui proses hukum," pungkasnya.‎

Sebelumnya, Ketua Umum PSI Grace Natalie dilaporkan oleh kuasa hukum Sekretaris Jenderal Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Zulkhair, Eggi Sudjana.

Eggi menilai, pernyataan Grace Natalie tiga kali lebih parah dari mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) karena menyatakan bahwa perda keagamaan menimbulkan ketidakadilan, diskriminasi, serta intoleransi.

Eggi mengatakan, pernyataan Grace tersebut bertentangan dengan surah An-Nisa ayat 135 yang berbunyi, Allah menekankan agar manusia tidak mengikuti hawa nafsu, menyimpang dari kebenaran, dan berlaku tidak adil. Selanjutnya, kata Eggi, pernyataan Grace bertentangan dengan surah Al-Maidah ayat 8 yang menyatakan agar kebencian pada suatu kaum tidak membuat berlaku tidak adil.

Adapun laporan terhadap Grace diterima dengan nomor laporan polisi LP/B/1502/XI/2018/BARESKRIM tertanggal 16 November 2018. Grace dilaporkan dengan dugaan pelanggaran Pasal 156A KUHP, Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 14 juncto Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

(ce1/gwn/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up