alexametrics

DPR Sahkan RUU KPK, Begini Respons Pimpinan Terpilih

17 September 2019, 16:39:52 WIB

JawaPos.com – Disahkannya Revisi Undang-undang Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) oleh DPR RI dalam Rapat Paripuna hari ini Selasa (17/9), mendapat sambutan baik. Namun, sambutan itu bukan dari pihak KPK periode Agus Rahardjo Cs, melainkan datang dari pimpinan KPK terpilih periode 2019-2023.

Wakil Ketua KPK terpilih jilid V, Nurul Ghufron menegaskan bahwa pihaknya menerima dengan senang hati terkait Revisi Undang-undang KPK yang telah menjadi UU tersebut. Menurutnya, tugas KPK bukan sebagai pembentuk Undang-undang, melainkan hanya sebagai pelaksana.

“Sehingga saya akan menerima apapun, mau berubah setelah diketok dan menjadi Perpu juga akan kami terima. Mau RUU-nya tetap tidak berubah juga akan kami terima,” kata Ghufron saat dikonfirmasi wartawan, di Jakarta, Selasa (17/9).

Ghufron menyatakan, dirinya tidak mempermasalahkan UU KPK yang baru saja disahkan oleh DPR itu. Sebab, pimpinan KPK hanya sebagai pelaksana UU.

“Jadi positioning-nya kami adalah penegak hukum, bukan pembentuk hukum. Maka kami tidak akan masuk pada wilayah-wilayah yang di mana wilayah itu adalah wilayah politis mengenai pembentukkan hukum,” ucap Ghufron.

Adapun, terkait draft RUU KPK yang belum diterima atau tidak dilibatkannya dalam merumuskan RUU KPK pimpinan KPK periode Agus Rahardjo dkk, Ghufron sepakat dengan pernyataan Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani yang menyebut pelibatan pimpinan KPK dalam pembahasan RUU hanyalah sebagai partisipan.

“Apakah KPK harus dilibatkan atau tidak? Ya tentu harus dilibatkan. Tetapi, kapasitasnya sebagai partisipan bukan stakeholder. Itu versinya Pak Arsul Sani, jangan kemudian dikatakan dari saya,” demikian Ghufron.

Sebelumnya, dalam Rapat Paripurna DPR yang dihadiri 80 anggota dewan, sebanyak tujuh poin yang disepakati Baleg DPR bersama Pemerintah terkait revisi UU KPK.

Berikut tujuh poin tersebut:

Kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam pelaksanaan kewenangan dan tugasnya tetap independen; pembentukan Dewaan Pengawas; pelaksanaan penyadapan; mekanisme penghentian penyidikan dan atau penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK.

Selanjutnya, koordinasi kelembagaan KPK dengan lembaga penegak hukum yang ada sesuai dengan hukum acara pidana, kepolisian, kejaksaan dan kementerian atau lembaga lainnya dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi; mekanisme penggeledahan dan penyitaan; dan sistem kepegawaian KPK.

Editor : Kuswandi

Reporter : Muhammad Ridwan



Close Ads