alexametrics

DPR Klaim Pengesahan Revisi UU KPK Tak Terburu-buru

17 September 2019, 12:38:54 WIB

JawaPos.com – Pemerintah dan DPR telah sepakat melakukan Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat ini DPR pun akan mengesahkan revisi tersebut lewat rapat paripurna.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Supratman Andi Agtas mengatakan, ‎pemerintah bersama DPR telah usai melakukan pembahasan Revisi UU KPK. Pada Senin malam, (16/9). Sehingga telah disepakati dibawa ke rapat paripurna.

“Pagi ini tadi sudah selesai di-Bamuskan, dan disepakati untuk dibawa ke paripurna pada pagi hari ini. Sehingga pada pagi hari ini sudah dijadwalkan untuk di paripurna kan. Diambil dalam keputusan pimpinan tingkat kedua,” kata Supratman di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/9).

Banyak yang menilai aneh mengenai cepatnya legislasi pembahasan Revisi UU KPK ini antara DPR dan pemerintah ini. Politikus Partai Gerindra ini mengklaim yang dilakukan DPR sudah sesuai mekanisme. Tidak terburu-buru dalam pembahasannya.

“Sebenarnya tidak terburu-buru. Kenapa saya katakan tidak terburu-buru? karena kan proses, kita kan sudah ikuti semua apa yang menjadi perdebatan di publik ya. Yang kedua ini kan soal perbedaan cara pandang kita bahwa pembahasan RUU KPK ini itu sudah berlangsung lama juga di Badan Legislasi dulunya,” katanya.

Supratman menambahkan, di 2017 lalu Presiden Jokowi belum menginginkan adanya Revisi UU KPK tersebit. Sehingga dilakukan penundaan.

Supratman menilai, di 2017 dahulu belum ada kesepakatan antara DPR dan pemerintah. Namun saat ini kondisinya berbeda ada hal yang dianggap perlu di Revisi UU KPK ini sehingga perlu disahkan.

“Bahwa dulu pernah ditunda karena momentumnya yang belum begitu bagus akhirnya ditunda. Tetapi kan juga komisi III juga sudah melakukan sosialisasi kepada kesepakatan dengan presiden dulu dengan pimpinan DPR bahwa DPR itu harus melakukan sosialisasi menyangkut soal UU KPK ini,” katanya.

Menurut Supratman, pemerintah dan DPR tidak menutup mata terkait dinamika dan polemik yang terjadi saat ini. Sebab elemen masyarakat banyak yang menilai supaya Revisi UU KPK ini jangan disahkan karena memperlemah KPK.

Supratman mengklaim DPR dan pemerintah tidak tutup telinga terhadap aspirasi yang ada saat ini. Sehingga dia mengkalaim ‎tidak ada cacat formil dari pembahasan Revisi UU KPK ini.

“Tidak, soal orang katakan cacat formil, tidak. Karena ini kan prosesnya meminta pendapat masyarakat itu sudah lama dilakukan, dalam dua tahun prosesnya, cukup panjang,” katanya.

‎”Kemudian UU KPK ini tidak pernah dikeluarkan dalam Prolegnas 5 Tahunan, jadi tetap ada. Kan Yang paling penting itu tidak boleh kemudian kalau dia keluar dari situ. Oleh karena itu bagi kami, Baleg sudah selesai diambil keputusan. Soal pro kontra itu biasa,” tambahnya.

‎Adapun, DPR bakal paripurna pada Selasa (17/9) ini. Agenda paripurna salah satunya pengambilan keputusan tingkat dua terhadap Revisi UU KPK.

Editor : Kuswandi

Reporter : Gunawan Wibisono



Close Ads