JawaPos Radar

Sel Mewah Bagi Para Koruptor, KPK: Minta Ketegasan Kemenkumham

17/09/2018, 22:51 WIB | Editor: Dyah Ratna Meta Novia
sel mewah, para koruptor,
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta ketegasan Kemenkumham dalam membenahi sel 'mewah' yang hingga saat ini masih dinikmati oleh para koruptor di Lapas Sukamiskin (Coconut Media)
Share this image

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta ketegasan Kemenkumham dalam membenahi sel 'mewah' yang hingga saat ini masih dinikmati oleh para koruptor di Lapas Sukamiskin. Hal tersebut disampaikan Juru Bicara KPK Febri Diansyah untuk menanggapi sidak yang dilakukan Ombudsman ketika menyambangi Lapas Sukamiskin.

Dalam sidak itu terungkap kamar mantan Ketua DPR RI Setya Novanto ukuran dan fasilitas berbeda dengan sel lain. Karena ada hal tersebut, maka Ombudsman menemukan dugaan pelanggaran malaadministrasi.

"Semestinya tentu itu harus dilihat dan ada ketegasan saya kira dari pihak Kementerian Hukum dan HAM agar niat untuk melakukan perubahan yang pernah disampaikan itu tidak hanya berhenti pada lisan saja," tegasnya di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (17/9).

Mantan aktivis ICW ini menjelaskan jika memang pihak terkait serius ingin melakukan perubahan di dalam Lapas Sukamiskin, maka membutuhkan tindakan yang nyata dan sikap konsisten dari pihak tersebut.

"Perubahan apalagi di Lapas itu butuh tindakan konkrit dan sikap yang konsisten kalau memang ada pelanggaran saya kira harus tegas juga memberikan sanksi terhadap pejabat yang ada di Lapas tersebut," ujarnya.

Pria lulusan UGM ini juga sangat menyambut baik sikap Ombudman yang semestinya bisa segera direspon positif oleh pihak Kemenkumham.

"Saat ini inisiatif yang dilakukan oleh Ombudsman tersebut mestinya juga disambut secara positif oleh pihak Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan perubahan," tuturnya.

Ketika disinggung apa lembaga yang digawangi Agus Rahardjo cs ini akan mengembangkan dugaan jual beli perihal temuan Ombudsman, mengenai sel mewah yang dinikmati Setya Novanto dengan biaya tinggi.

Dia mengaku belum bisa menelusuri itu karena saat ini pihaknya masih fokus mendalami kasus yang membeli mantan Kalapas Sukamiskin, Wahid Husein dan Tersangka Fahmi.

"Belum ada rencana ke sana. Kami fokus dulu pada tersangka Fahmi Darmaswansyah dan yang lain. Tapi jika memang ada nanti fakta-fakta lain yang didukung bukti akan kami cermati lebih lanjut," imbuhnya.

Untuk diketahui, KPK menetapkan Kepala Lembaga Permasyarakatan (Kalapas) Sukamiskin Wahid Husein yang baru menjabat sejak bulan Maret 2018 sebagai tersangka dalam kasus suap terkait pemberian fasilitas, pemberian perizinan, maupun pemberian lainnya di Lapas Sukamiskin.

Sebelum melaksanakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pihaknya telah melakukan serangkaian penyelidikan terkait kasus suap ini sejak April 2018 yang lalu.

Dari enam orang yang diamankan, KPK kemudian menetapkan empat orang sebagai tersangka. Selain Kalapas Sukamiskin Wahid Husein ada tiga pihak lain yakni Hendry Saputra, Fahmi Darmawansyah dan Andri Rahmat yang turut ditetapkan sebagai tersangka.

Sebagai pihak penerima, Wahid Husein dan Henry Saputra disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 128 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan Fahmi, suami Inneke dan Andi Rahmat sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

(ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up