JawaPos Radar

Dirgahayu Indonesia, Zulhas Soroti Utang Pemerintah Rp 4.200 Triliun

17/08/2018, 14:51 WIB | Editor: Ilham Safutra
Dirgahayu Indonesia, Zulhas Soroti Utang Pemerintah Rp 4.200 Triliun
Ketua MPR Zulkifli Hasan memimpin sidang tahunan bersama MPR, DPR, dan DPD. (Hendra Eka/Jawa Pos)
Share this

JawaPos.com - Pidato kenegaraan yang dibacakan Presiden Jokowi pada sidang tahunan bersama MPR, DPR, dan DPD mendapat sorotan dari Ketua MPR Zulkifli Hasan. Dia sempat memberikan catatan mengenai pengelolaan utang luar negeri Indonesia.

Zulhas, begitu Zulkifli Hasan disapa menyebut, utang pemerintah mencapai Rp 4.200 triliun. Dia menilai, upaya pembayaran utang dengan mencicil Rp 400 triliun per tahun menjadi beban besar bagi APBN.

"Rp 400 triliun di 2018 itu setara dengan 7 kali dana desa dan 6 kali anggaran kesehatan. Itu sudah di luar batas kewajaran dan batas negara untuk membayar," ungkapnya.

Dirgahayu Indonesia, Zulhas Soroti Utang Pemerintah Rp 4.200 Triliun
Presiden Joko Widodo memberikan penghormatan usai membacakan pidato kenegaraan di MPR/DPR. (Hendra Eka/Jawa Pos)

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menyatakan, ke depan banyak tantangan makroekonomi yang dihadapi Indonesia. Normalisasi kebijakan moneter Bank Sentral AS masih akan menjadi ancaman bagi rupiah.

Di sisi lain, kenaikan harga minyak dan ancaman perang dagang akan menambah beban defisit berjalan. "Dalam RAPBN 2019, pemerintah perlu menyusun anggaran yang mampu mendorong stabilitas rupiah dengan menjaga defisit APBN."

Sementara itu di dalam pidato kenegaraan kemarin, Jokowi menyampaikan sejumlah keberhasilan. Khususnya dalam bidang ekonomi. Dia menguraikan capaiannya dalam upaya menjaga kekayaan alam Indonesia.

Selain memberantas pencurian ikan, upaya nasionalisasi terhadap sejumlah tambang migas juga disampaikan. Mulai nasionalisasi Blok Migas Mahakam, Blok Migas Sanga-Sanga, Blok Migas Rokan, hingga rencana divestasi mayoritas saham Freeport. "Semuanya kembali ke pangkuan ibu pertiwi yang sebesar-besarnya digunakan bagi kemakmuran rakyat," ujarnya.

Dari aspek makro, Jokowi juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen per tahun. Meski ekonomi nasional dihadapkan pada ketidakpastian ekonomi dunia. Apalagi, angka inflasi berkisar 3,5 persen sehingga daya beli rakyat bisa terjaga.

Selain itu, angka pengangguran terbuka juga turun menjadi 5,13 persen. Angka kemiskinan untuk kali pertama juga turun ke level satu digit menjadi 9,82 persen. Tingkat ketimpangan pun, lanjut dia, berada di posisi terendah dalam enam tahun terakhir. Yaitu, rasio gini sudah turun menjadi 0,389.

Untuk memangkas angka kemiskinan dan ketimpangan, sejumlah program sosial terus ditingkatkan. Program Keluarga Harapan (PKH) diperluas dari hanya 2,7 juta keluarga pada 2014 dan 6 juta pada 2016, pada 2018 mencakup 10 juta keluarga. Jumlah penerima bantuan iuran (PBI) JKN juga telah ditingkatkan dari 86,4 juta jiwa pada 2014 menjadi 92,4 juta jiwa pada Mei 2018.

"Total kepesertaan BPJS Kesehatan telah mencapai 199 juta orang dan akan terus ditingkatkan," imbuhnya. Dia melanjutkan, sudah pula digelontorkan dana desa hingga Rp 187,65 triliun sejak 2015 hingga 2018.

Untuk tahun depan, pemerintahan Jokowi-JK memfokuskan anggaran untuk belanja pegawai dan penurunan kemiskinan. Dalam RAPBN 2019, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,3 persen dengan dorongan dari sektor konsumsi. Belanja negara direncanakan mencapai Rp 2.439,7 triliun atau sekitar 15 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Harga minyak mentah Indonesia alias Indonesia crude price (ICP) pada 2019 diperkirakan rata-rata USD 70 per barel. Pada tahun depan, beberapa faktor yang diperkirakan memengaruhi harga minyak mentah dunia dan ICP adalah geopolitik global serta peningkatan permintaan seiring pemulihan ekonomi global dan penggunaan energi alternatif.

Sementara itu, untuk nilai tukar, pemerintah mengasumsikan rupiah berada di level 14.400 per USD. Jokowi menyatakan, tahun depan masih banyak faktor yang menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas nilai tukar.

"Baik dari faktor dinamika ekonomi negara maju, termasuk normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat (AS) dan Eropa, maupun perkembangan ekonomi Tiongkok. Tantangan ini tidak hanya dialami rupiah, tetapi juga banyak mata uang global," katanya. 

(far/rin/ken/c10/c5/tom)

Alur Cerita Berita

Kolaborasi APBN, BUMN, dan Swasta 17/08/2018, 14:51 WIB
Lihat semua

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up