alexametrics

Klarifikasi Aset Tanah Kemenkumham, Tjahjo Panggil Walkot Tangerang

17 Juli 2019, 20:38:06 WIB

Tjahjo Panggil Walkot Tangerang, Minta Klarifikasi soal Aset Tanah Kemenkumham

JawaPos.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berencana memanggil Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah dan Gubernur Banten Wahidin Halim untuk dimintai klarifikasi.

Ini terkait polemik aset tanah antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemerintah Kota Tangerang. Perseteruan ini makin meruncing menyusul dilaporkannya Kemenkumham ke Polres Metro Kota Tangerang.

“Ini sebetulnya miskomunikasi. Seharusnya wali kota tidak boleh melakukan langkah-langkah yang menuduh sesuatu yang belum terkonfirmasi dengan benar,” kata Tjahjo dalam keterangan tertulisnya, Rabu (17/7).

“Wali kota tidak boleh melangkah sepihak, apalagi jika melakukan langkah-langkah yang merugikan publik. Seperti memutus air, memutus listrik. Itu tidak boleh,” sambungnya.

Tjahjo menilai, persoalan ini merupakan masalah tata ruang dan melibatkan peraturan daerah sehingga penyelesaiannya tidak bisa selesai hanya dengan emosi dan saling tuding. Oleh karenanya perlu ada klarifikasi dari Wali Kota Tangerang.

“Akan kami undang wali kotanya. Besok siang (Kamis, 18/7) dan kami juga akan memanggil gubernur supaya ikut memberikan pembinaan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Tjahjo juga mengatakan, Wali kota Tangerang harusnya membicarakan persoalan ini dengan baik. Agar tidak menjadi persoalan yang bisa merugikan publik. Karena sebagai kepala daerah harus bisa menjaga emosi.

“Segala sesuatu harus dikomunikasikan dengan baik. Apalagi ini sebagai kepala daerah, juga harus berprasangka baik, jangan sampai membuat suatu kebijakan yang sifatnya emosional,” tukas Tjahjo.

Sebagai informasi, kasus Perselisihan antara Pemkot Tangerang dengan Kemenkumham mencuat bermula dari perseteruan Wali Kota Tangerang dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam kisruh aset Kemenkumham di Tangerang.

Menteri Yasonna menyindir Wali kota Tangerang, Arief yang berencana membuka persawahan di lahan Kemenkumham. Namun, sang Wali kota membalas sindiran itu dengan menghentikan tiga layanan publik di kompleks kemenkumham di Tangerang.

Selain memutus sambungan penerangan jalan umum (PJU), pihaknya juga menghentikan pengangkutan sampah dan tidak memperbaiki drainase pada 50 RT dan 12 RW yang terdapat di 5 kelurahan di Kecamatan Tangerang di komplek Pengayoman, Kehakiman dan Kemenkumham.

Editor : Dimas Ryandi

Reporter : Muhammad Ridwan



Close Ads