alexametrics

Pentingnya Kelola Pangan dan Lingkungan Hidup untuk Masa Depan Bangsa

17 Februari 2019, 02:05:18 WIB

JawaPos.com – Minggu (17/2) malam, debat capres –cawapres akan digelar kembali dengan tema tentang tentang pangan, lingkungan hidup, energi, dan infrastruktur. Atas tema tersebut, Indonesia Coruption Watch (ICW) meminta masyarakat mencermati tema dan jawaban konkret yang dilontarkan kandidat calon kepala negara. Ini penting dilakukan karena berdasarkan penelitian yang dilakukan ICW, ditemukan indikasi kerugian Negara dalam pengelolaan impor pangan Indonesia yaitu Beras, Jagung, Kedelai, dan Daging.

“Nilai transaksi yang tidak dilaporkan mencapai SGD 1,451 miliar atau setara dengan Rp 20,324 triliun,” kata peneliti ICW Firdaus Ilyas, Minggu (17/2).

Firdaus menjelaskan, indikasi kerugian negara tersebut didapat dari besarnya volume yang terindikasi tidak dilaporkan sebesar 2.743.296 ton. “Selama tahun 2005 – 2017, volume impor menurut data versi pemerintah (Badan Pusat Statistik) sebanyak 56.593.711 ton. Sedangkan menurut negara penjual volumenya sebanyak 59.337.007 ton,” jelasnya.

Selain sektor pangan, kata Firdaus, indikasi kerugian negara juga ditemukan dalam pengelolaan ekspor komoditas tambang yaitu batubara, timah, dan bijih nikel. Dalam kurun waktu 2007 – 2017, nilai indikasi kerugian negara dari tiga jenis tambang tersebut mencapai Rp 144,762 triliun. “Masing-masing yaitu batubara Rp 130,334 triliun, timah Rp 7,635 triliun, dan bijih nikel Rp 6,793 triliun,” paparnya.

Senada dengan Firdaus, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, berdasarkan kajian yang dilakukan timnya, potensi korupsi banyak terjadi, baik di sisi minerba, kehutanan, maupun perkebunan.

“Mengapa KPK concern di sektor SDA karena beberapa hal. Kita tahu sektor ini lumayan korup. Kedua, sektor ini adalah sumber APBN, banyak menghasilkan uang,” ucap Syarif pada awak media, Sabtu (16/2).

Syarif bahkan menyebut, sumber daya alam (SDA), jadi ‘ladang basah’ suap menyuap perihal izin usaha.

“Perizinan SDA rentan suap atau pemerasan. Untuk satu izin hak pengusahaan hutan dan hutan tanaman industri, potensi transaksi koruptifnya berkisar antara Rp 688 juta hingga Rp 22,6 miliar tiap tahun,” paparnya.

Sementara itu, Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Johanes menuturkan, korupsi pada sektor SDA sangat berhubungan dengan kepentingan politik, seperti kasus PLTU Riau-1 yang diperuntukan untuk Munaslub Golkar dan pencalonan suami Eni Saragih sebagai bupati.

“Kita harus curiga proyek energi skala besar, karena biasanya ada rente tersembunyi di situ, ada korupsi disiitu. Harusnya ada evaluasi proyek-proyek energi skala besar ini,” ucapnya.

Johanes berpandangan, massifnya korupsi pada sektor SDA membuktikan uang yang diraup untuk kepentingan politik. Sebab pengembangan sektor SDA berada pada lingkup kekuasaan.

“Pola itu ditunjukkan dalam kasus PLTU Riau-1, kasus Kota Waringin Timur, kasus bupati Kutai Kartanegara dan bupati Sultra. Semua korupsi SDA berada di lingkar kekuasaan dan tahun politik,” paparnya.

Atas berbagai temuan ini, Syarif berharap kajian yang dilakukan pihaknya bisa dijadikan bahan debat capres – cawapres.

“Kajian bukan hanya KPK, tapi dilakukan bersama dengan sejumlah pakar, dan sejumlah kementerian lembaga juga dan sejumlah rekomendasi juga jelas. Mudah-mudahan bisa dijadikan salah satu bahan (debat),” harapnya.

Selain dijadikan sebagai bahan debat, dia juga berharap tata kelola sumber daya alam seperti tambang, perikanan diperbaiki dengan baik.

“Kedua adalah proses penegakan hukum pada pihak-pihak dianggap salah melanggar regulasi. Kita berharap dijadikan salah satu poin dalam debat itu agar penegakan hukum di sektor kehutanan, pertambangan dan perikanan berjalan dengan semestinya,” tandasnya.

Keinginan senada juga diharapkan Firdaus. “Siapapun yang terpilih harus melakukan perbaikan terhadap permasalahan-permasalahan yang ada. Selama ini lingkungan hidup tidak pernah diperhatikan secara serius. sehingga berdampak semakin buruk pada kerusakan lingkungan, perubahan iklim, dan kesehatan warga. Perlu ada paradigma berpikir yang mementingkan generasi mendatang,” ucapnya.

Pemilihan presiden kata Firdaus, harus menjadi ajang koreksi untuk permasalahan pangan, energi, lingkungan hidup, dan infrastruktur.” Perlu ada inovasi dan komitmen dari kedua kandidat untuk menuntaskan permasalahan,” pungkasnya.

 

Editor : Kuswandi

Reporter : Intan Piliang, Muhammad Ridwan

Pentingnya Kelola Pangan dan Lingkungan Hidup untuk Masa Depan Bangsa