alexametrics

Wapres Tekankan Substansi Pelatihan Pranikah, Bukan Sertifikat

16 November 2019, 09:52:42 WIB

JawaPos.com – Rencana sertifikasi pranikah yang digagas Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dievaluasi Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin. Dia menyatakan, program itu sebaiknya menekankan pada substansinya. Tidak lantas kemudian orang yang tidak punya sertifikat dilarang menikah.

Ma’ruf menjelaskan, pada prinsipnya, penting untuk memberikan pelatihan pranikah kepada calon pengantin.

Dengan demikian, ketika menikah, mereka sudah siap mental dan fisiknya. Namun, dia menjelaskan, yang ditekankan dalam program ini harus substansinya, bukan proses sertifikasinya.

”Bukan berarti yang gak punya sertifikat gak boleh nikah. Ini menakutkan,” tegasnya. Dia meminta masyarakat tidak takut atau khawatir akan program itu.

Ma’ruf menyatakan, pemerintah akan membicarakan lagi program itu. Dia menyampaikan, banyak muatan yang bisa dibawakan dalam bimbingan pranikah tersebut. Misalnya, urusan kesehatan yang bertujuan menghindarkan anak dari potensi stunting. Kemudian, pembekalan tentang cara menjalani kehidupan berkeluarga yang sejahtera. ”Bahasa agamanya itu sakinah. Rumah tangga yang sakinah,” ungkapnya.

Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kementerian Agama (Kemenag) Mohsen menuturkan, di Kemenag selama ini ada program Bimbingan Perkawinan (Bimwin). ”Selama ini program Bimwin belum menjadi wajib nasional,” katanya. Selain itu, dengan dana terbatas, program Bimwin Kemenag hanya menyasar 60 ribu pasangan setiap tahun.

Dia mengungkapkan, sasaran program Bimwin tersebut cukup rendah. Hanya setara dengan 17 persen jika dibandingkan dengan angka pencatatan nikah setiap tahun yang mencapai 2 juta. Anggaran program Bimwin di Kemenag setiap tahun berkisar Rp 70,4 miliar.

Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Kirana Pritasari menyatakan, pihaknya bersama Kementerian Agama sudah menyiapkan hal apa saja yang harus masuk dalam pedoman pranikah. Untuk Kemenkes, pihaknya akan berfokus pada aspek kesehatan yang berkaitan dengan sistem reproduksi.

”Calon pengantin suami istri mendapat informasi kesehatan reproduksi, tentang gizi anak, pokoknya seputar tugas orang tua kalau nanti mereka telah menikah,” ujarnya di kantor kepala staf kepresidenan, Jakarta, kemarin (15/11).

Selain itu, lanjut dia, pihaknya mengusulkan agar pemeriksaan kesehatan dilakukan dalam pranikah. Hal itu dibutuhkan untuk mendeteksi kesehatan calon ibu dan ayah. Jika ada penyakit, diharapkan bisa diketahui sejak awal. Terlebih yang terkait dengan reproduksi. ”Misalnya, hipertensi. Itu kan kurang baik bagi kehamilan,” imbuhnya.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : wan/lyn/far/c5/oni



Close Ads