JawaPos Radar

Marak OTT Kepala Daerah, Wakil Ketua KPK: Ini Seperti Lingkaran Setan

16/10/2018, 17:08 WIB | Editor: Sari Hardiyanto
Basaria Panjaitan
Penyidik KPK menunjukkan barang bukti operasi tangkap tangan bersama Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (Miftahulhayat/Jawa Pos)
Share this

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan kajian terkait proses pemilihan kepala daerah yang berlaku saat ini. Proses pemilihan kepala daerah secara langsung disinyalir menjadi salah satu penyebab maraknya kepala daerah yang nekat melakukan aksi korupsi.

Hal ini dikarenakan, dalam proses pemilihan, kepala daerah tersebut sudah mengeluarkan banyak biaya untuk kemenangannya. Sehingga, mereka pun nekat melakukan jalan pintas untuk mengembalikan modal yang sudah dikeluarkannya. 

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengungkapkan, sebagaimana kajian yang sudah dilakukan oleh tim Litbang KPK. Dalam proses pemilihan kepala daerah secara langsung, calon kepala daerah akan mengeluarkan biaya yang sangat besar. Biaya tersebut diantaranya digunakan untuk biaya saksi, kampanye, mahar, dan juga pembiayaan lainnya. 

Basaria Panjaitan
KEPALA DAERAH: Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kedua dari kiri) didampingi Bupati Klaten, Sri Mulyani (paling kanan). (Ari Purnomo/JawaPos.com)

"Hal itu seperti lingkaran setan, mau tidak mau harus mengembalikan itu (modal). Dan mereka nekat mengambil jalan pintas (korupsi) sehingga ditangkap OTT oleh KPK," urainya saat ditemui di Klaten, Selasa (16/10).

Basaria menambahkan, hampir semua calon kepala daerah mengeluarkan biaya untuk pencalonannya. Dan inilah yang akan dijadikan sebagai dasar untuk melakukan kajian. Mengingat, sampai dengan Oktober ini kepala daerah yang sudah tertangkap tangan KPK mencapai lebih kurang 25 orang

"Bagaimana cara mengatasi agar hal itu (korupsi) tidak terjadi lagi makanya kami akan melakukan kajian. Nanti hasilnya akan kami serahkan ke presiden dan juga DPR. Apakah, pemerintah mempunyai pemikiran yang sama dengan kami," ucapnya.

Basaria khawatir, jika kondisi ini dibiarkan seluruh kepala daerah dan DPR masuk dalam tindak korupsi maka negara tidak akan bisa berjalan.

(apl/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up