alexametrics

Polri: Mundur Tidaknya Irjen Firli Merupakan Keputusan Personal

16 September 2019, 17:52:22 WIB

JawaPos.com – Irjen Pol Firli Bahuri telah ditetapkan sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023. Namun, sebagaimana diketahui, Kapolda Sumatera Selatan itu masih berstatus anggota polri aktif. Kelanjutan karirnya di Korps Bhayangkara pun menimbulkan pertanyaan.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo tak banyak berkomentar terkait status Firli. Dia hanya menyampaikan rekannya itu tak perlu mengajukan pensiun sebagai anggota Polri dengan dasar hukum Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2017.

“Ada 15 kementrian lembaga di situ (Perkap 14/2017). TNI, Polri, bisa melaksanakan karir di situ,” ujar Dedi di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (16/9).

JawaPos.com membaca Perkap yang dimaksud. Tidak ada satu pasal pun yang mewajibkan anggota Polri mundur setelah mendapat jabatan di KPK. Di Pasal 1 ayat (5) juga disebutkan bahwa penugasan anggota Polri di luar struktrur organisasi merupakan pengalihan tugas.

Selanjutnya dalam pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa penugasan anggota Polri di luar organisasi bisa untuk jabatan struktural. Di poin huruf a disebutkan jabatan struktural itu meliputi kementerian/lembaga/badan/komisi.

Meski begitu, Dedi mengatakan, Firli diperbolehkan mengajukan pensiun dini di kepolisian. Namun, hal itu tidak bersifat wajib, dan tergantung sikap personal Firli.

“Kalau yang bersangkutan mengundurkan diri itu personal. Tapi secara regulasi itu diatur semuanya,” tegasnya.

Sebagai catatan, independensi kinerja anggota Polri yang ditugaskan di luar korps juga diatur dalam Perkap 4/2017 pasal 28 huruf. Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa anggota Polri diwajibkan memegang teguh rahasia dinas yang menurut sifatnya harus dirahasiakan serta tetap menjaga harkat dan martabat Polri serta nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya.

Sebelumnya, Komisi III DPR telah memilih Irjen Pol Firli Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023. Firli dipilih melalui mekanisme musyawarah antara ketua kelompok fraksi (Kapoksi) yang terdiri dari 10 orang.

Editor : Banu Adikara

Reporter : Sabik Aji Taufan



Close Ads