alexametrics

DPR-Pemerintah Sepakati Revisi KUHP Termasuk Pasal Penghinaan Presiden

16 September 2019, 17:00:38 WIB

JawaPos.com – Draf Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah diselesaikan oleh DPR. Pemerintah juga telah menyetujui draf terebut, karena telah melakukan rapat bersama dengan DPR.

Anggota Panja RUU KUHP, Arsul Sani mengatakan, dewan telah menyelesaikan draf revisi tersebut, termasuk mengenai pasal penghinaan terhadap Presiden Indonesia.

“Urusan soal penghinaan presiden, semua sudah selesai. Artinya secara politik hukum, kita semua sudah sepakat itu harus ada,” ujar Arsul di Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/9).

Arsul mengatakan, pemerindah dan DPR sudah sepakat soal revisi KUHP ini setelah sebelumnya melangsungkan rapat di salah satu hotel di kawasan Senayan pada pekan lalu. Rapat itu pun dilakukan tertutup, tidak terbuka bagi media.

“Kalau rapat yang harus terbuka itu kan kalau rapat pembahasan, debat. Kalau merumuskan kan sudah selesai,” katanya.

Sementara itu, terkait pasal perzinaan, Arsul menuturkan, pihak luar misalnya keluarga juga bisa membuat pengaduan dugaan perzinaan. “Kami sudah selesaikan pembahasannya, tinggal perumusan redaksional pasal-pasal tertentu,” katanya.

Adapun pasal penghinaan kepada presiden dalam kategori penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 218 Ayat (1) menyebutkan, setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

“Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri,” demikian bunyi Pasal 218 Ayat (2).

Editor : Estu Suryowati

Reporter : Gunawan Wibisono



Close Ads