alexametrics

2.338 Dosen Tolak Revisi UU KPK

Tuntut DPR-Pemerintah Hentikan Pembahasan
16 September 2019, 10:18:44 WIB

JawaPos.com – Gelombang penolakan terhadap revisi UU KPK semakin besar. Berbagai kalangan silih berganti meminta pembahasan revisi tersebut dihentikan. Aksi-aksi massa pun diperkirakan bakal semakin masif.

Di Jogjakarta, desakan penghentian pembahasan revisi UU KPK disuarakan para guru besar, dosen, serta mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) kemarin (15/9). Jawa Pos Radar Jogja melaporkan, mereka sepakat menganggap revisi tersebut berpotensi meruntuhkan sendi-sendi demokrasi, melanggar amanah reformasi, serta mengabaikan amanat konstitusi.

Mewakili civitas academica, salah seorang guru besar psikologi UGM Koentjoro membacakan pernyataan sikap tersebut. Dalam lima butir pernyataan itu, mereka mendesak dihentikannya segala upaya pelemahan terhadap KPK. Juga, mereka meminta evaluasi terhadap RUU lain yang bisa melemahkan gerakan antikorupsi.

’’Mengembalikan semangat sesuai dengan amanah reformasi dan konstitusi,’’ ucap Koentjoro di halaman Balairung UGM kemarin.

Menurut ketua dewan guru besar itu, pengajuan revisi UU KPK tidak mengikuti prosedur legislasi. Ada upaya sistematis pelemahan KPK yang agresif dan brutal dalam beberapa pekan terakhir.

Dekan Fakultas Hukum UGM Sigit Riyanto menyatakan prihatin atas upaya pelemahan KPK yang dilakukan pemerintah dan DPR melalui revisi UU KPK. ’’Kami sangat prihatin. Kami ingin memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan kami mendukung lembaga KPK,’’ tegasnya.

Ilustrasi: upaya pelemahan KPK. (Kokoh Praba/JawaPos.com)

Ekonom UGM Rimawan Pradipto bahkan telah mengumpulkan petisi yang ditandatangani 2.338 dosen dari 33 perguruan tinggi se-Indonesia. Mereka semua menolak revisi UU KPK dan upaya pelemahan terhadap KPK. ’’Sampai dengan Sabtu (14/9), terkumpul 2.338 dosen yang memberikan dukungan. Ada 344 dosen UGM, 160 dosen UI, dan 102 dosen IPB,’’ ungkap Rimawan.

Pendapat yang sama disampaikan pakar kebijakan publik UGM Wahyudi Kumorotomo. Dia menyampaikan, pihaknya akan mengingatkan presiden agar tidak menjadi bagian dari DPR yang ingin melemahkan KPK. Wahyudi tidak ingin presiden yang juga alumnus UGM itu menghabisi KPK sebagai lembaga yang saat ini dicintai masyarakat.

Selain UGM, penolakan revisi UU KPK telah disuarakan civitas academica dari berbagai kampus. Di Surabaya, mahasiswa Unair berunjuk rasa di gedung DPRD Jatim. Mereka meminta DPRD Jatim ikut mendesak pemerintah dan DPR untuk membatalkan revisi UU KPK. Universitas Islam Indonesia (UII) bahkan mengancam menyampaikan mosi tidak percaya kepada pemerintah dan DPR jika pembahasan revisi UU tersebut dilanjutkan.

Penolakan terhadap revisi UU KPK dari kalangan akademisi memang meluas di banyak perguruan tinggi. ”Inti substansinya, penguatan dan menjaga independensi KPK,” kata Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Hariadi Kartodihardjo.

Mereka menilai, ada poin-poin yang tertuang dalam draf revisi UU KPK yang justru berpotensi melemahkan. Bukan malah menguatkan. Selain itu, independensi KPK yang selama ini dijaga betul terancam. Untuk itu, mereka tidak berhenti menyuarakan penolakan terhadap revisi UU tersebut. Harapannya, KPK sebagai lembaga yang punya peranan besar dalam pemberantasan korupsi tidak dilemahkan.

Demo di DPR

Menurut rencana, hari ini 500 aktivis dan elemen masyarakat menggeruduk DPR di Senayan, Jakarta. Tujuannya, menyampaikan aspirasi mengenai pembahasan beberapa undang-undang. Terutama revisi UU KPK dan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Lini Zurlia, perwakilan aktivis, menjelaskan, tujuan aksi adalah menyampaikan masukan secara langsung kepada wakil rakyat. ”Aksi akan bersamaan dengan lobi ke DPR untuk menunda pengesahan RUU KUHP dan menghentikan pembahasan revisi UU KPK,” terang Lini.

Aksi tersebut merupakan respons atas langkah presiden memberikan surpres dan mandat kepada Menkum HAM untuk membahas revisi UU KPK. Pembahasan yang terkesan tergesa-gesa tersebut memperkuat dugaan publik tentang pelemahan KPK. Apalagi, pembahasan tertutup. Kendati presiden menyampaikan beberapa poin yang ditolak, sebagian poin itu sebenarnya tidak eksis dan tidak menunjukkan upaya penguatan KPK.

Selain revisi UU KPK dan KUHP, aksi juga mengangkat isu revisi UU Ketenagakerjaan dan UU Pertanahan. ”Tunda pengesahan untuk demokrasi,” tegasnya.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengkritik DPR yang terburu-buru ingin menuntaskan revisi UU KPK. ICW melihat, ada motif berbalut konflik kepentingan dari langkah tersebut. Misalnya, niat melemahkan KPK yang sudah lama muncul.

Dia menyebutkan, isu revisi UU KPK bergulir sejak sembilan tahun lalu. ”Narasi penguatan KPK seakan hanya omong kosong,” ucap dia. Buktinya, poin-poin yang hendak direvisi sejak kali pertama isu itu muncul sampai saat ini tidak jauh berbeda.

Dugaan konflik kepentingan lain terkait dengan banyak kasus yang ditangani KPK. Kurnia menyatakan, tidak sedikit politikus yang diproses KPK. Sejak 2003 sampai 2018, 60 persen pihak yang kena kasus korupsi berasal dari unsur politik. ”Mayoritas perkara yang ditangani KPK melibatkan aktor politik,” ungkapnya. Termasuk di antaranya anggota DPR periode 2014–2019.

Berdasar catatan ICW, total 23 anggota DPR periode tersebut diproses lembaga antirasuah. Bahkan, Setya Novanto (pernah menjabat ketua DPR) dan Taufik Kurniawan (pernah menjabat wakil ketua DPR) ditetapkan sebagai tersangka. Banyak pula partai politik yang kadernya berurusan dengan KPK karena terlibat korupsi.

Menurut Ketua Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia Mustafa Fakhri, selain pembahasan revisi UU KPK terkesan dipaksakan, prosesnya juga tidak transparan. Sebab, KPK sebagai lembaga yang akan bersentuhan langsung dengan UU tersebut tidak diajak bicara. Pembahasan secara tertutup juga menutup akses masyarakat untuk ikut memantau langsung. ”DPR harus memberikan ruang atas hak partisipasi masyarakat dalam tahap pembahasan,” ungkapnya.

Menurut Direktur Indonesian Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar, DPR sudah melanggar tata tertibnya sendiri. Sebab, transparansi diatur dalam pasal 210 tata tertib DPR. ”Proses pembentukan peraturan perundang-undangan di DPR harus terbuka bagi publik,” tegasnya. ”Seharusnya publik bisa memantau keseluruhan proses penyusunan peraturan perundang-undangan karena selain DPR merupakan perwakilan rakyat, semua proses juga memakai uang rakyat,” tambah Erwin.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : eno/deb/far/lum/syn/c5/fal/oni



Close Ads