alexametrics

Daerah Terdampak Kekeringan Meluas, Pemerintah Siapkan Hujan Buatan

Kerugian Capai Rp 3 Triliun
16 Juli 2019, 12:41:42 WIB

JawaPos.com – Kemarau tahun ini sungguh mengkhawatirkan. Makin banyak daerah di Indonesia yang mengalami kekeringan. Sektor pertanian terancam. Suplai air bersih pun menipis. Fenomena alam tersebut direspons sangat serius oleh pemerintah pusat.

Bahkan, Presiden Joko Widodo sampai memimpin sendiri rapat terbatas (ratas) untuk membahas masalah tersebut kemarin (15/7).

Dalam ratas di istana kepresidenan, Jakarta, itu, muncul opsi agar pemerintah menerapkan teknologi modifikasi cuaca untuk menciptakan hujan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah ditunjuk untuk mempersiapkan teknis pembuatan hujan buatan tersebut. “Sesuai arahan Bapak Presiden, BNPB akan menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan bantuan hujan buatan,” tegas Kepala BNPB Letjen Doni Monardo.

Doni menjelaskan, dampak kekeringan saat ini sudah meluas. Berdasar catatan pihaknya, ada 1.963 desa di 79 kabupaten yang terdampak. Daerah sebanyak itu tersebar di sepanjang Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, sampai Nusa Tenggara Timur. Hingga kemarin, BNPB sudah mendapatkan beberapa permohonan dari kepala daerah untuk pembuatan hujan buatan.

Terkait wilayah mana yang akan segera diguyuri dengan hujan buatan, jenderal bintang tiga itu belum bisa memastikan. Sebab, teknologi modifikasi cuaca sangat bergantung pada cuaca dan ketersediaan awan. Jika tidak ada awan, hujan buatan sulit direalisasikan. “Apabila awannya masih tersedia, sangat mungkin hujan buatan dilaku­kan,” imbuhnya.

Untuk menjalankan tugas tersebut, BNPB berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), serta mabes TNI. Jika sudah ada pemetaan, Doni menargetkan hujan buatan bisa dilaksanakan secepatnya.

Dalam ratas itu juga disebutkan bahwa pemerintah sudah menyiapkan program jangka panjang untuk meminimalkan dampak kekeringan. Yakni, menyiapkan program pembibitan pohon yang bisa menjaga ketersediaan air. Di antaranya adalah pohon sukun dan pohon aren. “Sehingga, ketika terjadi kemarau panjang, sumber air di desa masih bisa terjaga,” tuturnya.

Joko Widodo sendiri menekankan jajarannya untuk melakukan upaya mitigasi menghadapi dampak kekeringan. Pasalnya, berdasar informasi yang dia terima, kondisi akan semakin mengkhawatirkan pada dua bulan mendatang. “Saya dapat laporan dari BMKG bahwa mu­sim kemarau tahun ini akan lebih kering dan mencapai puncaknya pada Agustus sampai September,” katanya.

Beberapa daerah di Indonesia, menurut Jokowi, sudah mengalami keadaan tanpa hujan de­ngan rentang waktu yang bervariasi. Mulai 21 hari tanpa hujan atau berstatus waspada, 31 hari tanpa hujan atau berstatus siaga, hingga 61 hari tanpa hujan atau berstatus awas. “Terjadi di beberapa provinsi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Jogja­karta, Bali, NTB, NTT,” paparnya.

ILUSTRASI kekeringan: Sawah di Kelurahan Cabawan tampak kering saat kemarau. (Jawa Pos Photo)

Karena itu, Jokowi meminta para menteri, kepala lembaga, dan gubernur untuk turun ke lapangan dan segera melakukan langkah-langkah antisipasi. “Dicek suplai air, baik suplai air bersih maupun suplai air untuk pertanian, agar pasokan air terjaga dan risiko gagal panen bisa dihindari. Kalau perlu, kita lakukan modifikasi cuaca, pembangunan sumur bor,” terangnya.

Menteri Desa dan PDTT Eko Putro Sandjojo mengatakan, potensi kekeringan di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara bisa berdampak besar ke sektor pertanian. Menurut dia, ada 3,7 juta hektare area pertanian yang bisa terdampak. “Itu impactnya bisa sekitar Rp 3 triliun,” ujarnya. Karena itu, dia berharap hujan buatan segera direalisasikan. “Dengan hujan buatan, mungkin kita bisa minimize kerugiannya,” imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan jajarannya sudah melakukan antisipasi terhadap dampak kekeringan. Yakni, dengan menyediakan bantuan air. “Kita juga bisa membantu pengadaan air dan mengirimkan tangki-tangki atau truk-truk air,” ujarnya. Namun, dia menyebut bahwa kondisi saat ini relatif terkendali. Yang perlu dilakukan adalah menyiapkan upaya mitigasi jelang puncak kemarau bulan depan. “Kalau ada bencana, ya SOP kita menangani bencana kan sudah jelas. Yang harus dipastikan adalah ketersediaan logistik, ketersediaan makanan,” tuturnya.

Meski demikian, hujan buatan tidak bisa serta-merta dilakukan. Kabid Diseminasi Informasi Iklim & Kualitas Udara BMKG Hary Tirto Djatmiko mengungkapkan, tidak semua daerah di Indonesia memiliki kondisi atmosfer yang ideal untuk melakukan modifikasi awan. “Secara umum, yang kondisi atmosfernya ideal itu Sumatera dan Kali­man­tan,” katanya.

Sedangkan wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara memiliki sifat atmosfer yang kurang ideal untuk hujan buatan. Hary meng­atakan, potensi curah hujan di atas Jawa, Bali, dan Nusra sangat rendah dengan jumlah awan yang sedikit. “Syarat utama dilakukan modifikasi cuaca harus ada awan. Di samping parameter cuaca lainnya terpenuhi seperti suhu, kelembapan, pola tekanan udara, angin,” paparnya.

Karena itu, Hary mengatakan bahwa di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, BMKG lebih merekomendasikan untuk menyiapkan cadangan penampungan air, truk-truk tangki yang siap beroperasi, posko kesiapsiagaan, serta menanam tanaman yang tahan kekeringan.

Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Hammam Riza mengakui bahwa teknologi modifikasi cuaca cukup sulit. Sebab, wilayah Pulau Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara Barat dan Timur sudah memasuki puncak musim kemarau. Praktis, kemunculan awan memang sangat jarang. Hanya, kata Hammam, tidak ada salahnya dicoba. “Selama musim kemarau, ada kalanya dinamika atmosfer memungkinkan terbentuknya awan,” terangnya. Menurut dia, waktu yang tepat untuk teknologi modifikasi cuaca adalah saat masa transisi. Antara April hingga Mei.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : (far/tau/han/c10/oni)

Close Ads