JawaPos Radar | Iklan Jitu

KPAI Tegaskan Larangan Penyalahgunaan Anak dalam Pemilu

16 Februari 2019, 10:14:15 WIB
Susanto
Penyelenggara Forum Untukmu Indonesia (FUI) saat menggelar konferensi pers bersama pimpinan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jumat (4/5) sore (Gloria/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Proses Pemilu yang sedang berjalan akan menentukan kualitas masa depan generasi. Konsekuensinya, komitmen terhadap perlindungan anak harus benar-benar dipastikan karena anak kelak akan memimpin negara dan bangsa ke depannya.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto. Dia mengatakan, tantangan terberat saat ini adalah bagaimana memastikan anak tidak dilibatkan dalam kegiatan politik dan memastikan seluruh calon anggota legislatif baik tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat.

“Capres dan cawapres memiliki konsenitas dan langkah besar dalam perlindungan anak,” ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Sabtu (16/2).

Berdasarkan UU 35/2014 tentang perlindungan anak, anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik. Di sisi lain, UU 7/2017 tentang Pemilu, Pasal 280 dinyatakan bahwa pelaksana dan/atau tim kampanye Pemilu dilarang mengikut sertakan (k), warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

“Dengan demikian, mengikutsertakan anak usia di bawah 17 tahun merupakan pelanggaran Pemilu,” tegas Susanto.

KPAI sebagai lembaga negara yg memiliki mandat pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak, telah melakukan berbagai upaya agar proses Pemilu legislatif dan capres cawapres menghadirkan performa baru yang ramah terhadap komitmen besar perlindungan anak. 

“Tanggal 23 Juli 2018, KPAI  telah mengundang pimpinan partai-partai politik untuk menandatangani komitmen untuk tidak menyalahgunakan anak dalam Pemilu dan memiliki komitmen dalam mendorong kebijakan dan program-program perlindungan anak,” terang dia.

Susanto juga menegaskan pihaknya telah memberikan masukan-masukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait hal ini. Di sisi lain, KPAI juga telah melakukan MoU dengan Bawaslu untuk menangani dugaan pelibatan anak dalam pemilu. 

“Tanggal 12 November 2018 KPAI juga telah mengundang kedua Tim Pemenangan/Tim Sukses 01 dan 02 di Kantor KPAI. Kedua Timses sepakat dan berkomitmen tidak menyalahgunakan anak dalam kegiatan politik serta memiliki komitmen dalam kebijakan dan program-program perlindungan anak,” paparnya.

Merespons kontroversi Jan Ethes yang dikaitkan dengan capres 01 Joko Widodo (Jokowi) serta adanya kegiatan masyarakat yang dihadiri paslon capres 02 terkait jalan sehat roemah joeang yang diduga menyalahgunakan anak dengan memakai atribut 02, KPAI belum pada kesimpulan apakah ada unsur penyalahgunaan anak atau tidak.

“Pada akhirnya Bawaslu yang akan memutuskan apakah ada unsur pelanggaran pemilu atau tidak, karena Bawaslu yang memiliki kewenangan terkait hal ini. Kami tentu menghormati proses yang sedang berjalan di Bawaslu,” pungkasnya.


 
 
 
 
 

Editor           : Kuswandi
Reporter      : Yesika Dinta

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini