alexametrics

Setuju KPK, PAN Nilai Presidential Threshold Harusnya Nol Persen

15 Desember 2021, 11:31:12 WIB

JawaPos.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan presidential threshold seharusnya tidak 20 persen, tetapi 0 persen. Pasalnya dengan angka 0 persen tersebut biaya politik menjadi rendah.

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus, mendukung pernyataan Firli Bahuri yang menyebut presidential threshold harus ditiadakan. Pasalnya adanya presidential threshold malah akan membuat biaya politik di Indonesia mejadi mahal.

“Pasalnya dengan adanya presidential threshold, maka demokrasi di Indonesia masih diwarnai dengan biaya politik yang tinggi,” ujar Guspardi kepada wartawan, Rabu (15/12).

Menurut legislator Partai Amanat Nasional (PAN) ini sudah seharusnya pilpres yang membutuhkan ongkos politik mahal dihilangkan. Pasalnya hal ini malah membuka peluang sponsor untuk mendanai si calon tersebut, tentunya ada timbal balik di belakangnya.

“Bisa dibayangkan, bila ada figur yang kredibel, berintegritas dan hebat mau maju menjadi calon pemimpin bangsa, tetapi tak punya dana yang memadai. Dan ini yang dijadikan peluang bagi oligarki untuk mensponsori figur yang ingin maju dalam pemilihan presiden,” katanya.

Menurut Guspardi, setelah sosok pemimpin yang dibiayainya itu terpilih, maka kepentingan para oligarki tentu harus diakomodasi sehingga tersandera kepentingan pihak lain yang mendorong terjadinya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Editor : Estu Suryowati

Reporter : Gunawan Wibisono

Saksikan video menarik berikut ini:

Close Ads